Kementerian ESDM Buka Suara soal Wilayah Tambang Dekat Ujung Kulon, Ini Faktanya

Seekor anak badak terekam kamera jebak sedang berkubang bersama induknya di Taman Nasional Ujung Kulon pada 10 Oktober 2026.(Dok.TNUK).**

SATUMEDIA.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak masuk dalam wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kementerian ESDM menjelaskan, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian kawasan perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan itu juga bukan kebijakan baru karena telah melalui proses pengusulan sejak 2013.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengajukan usulan wilayah pertambangan pada 2013. Salah satu usulan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan perairan laut Banten.

Namun, usulan wilayah perairan itu belum dimasukkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Pengajuan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai WUP. Ketentuan itu selanjutnya dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan tersebut kembali dicantumkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Perlu kami luruskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Sampai sekarang juga belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan taman nasional maupun perairan di sekitarnya,” kata Dwi Anggia dalam siaran pers dikutip Rabu (18/11/2026).

Dwi menjelaskan, penetapan sebagian kawasan perairan tersebut sebagai WUP didasarkan pada kajian data dan informasi geologi.

Hasil kajian menunjukkan adanya potensi mineral pembawa di wilayah tersebut sehingga secara teknis memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam WUP.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk melakukan kegiatan eksploitasi.

Menurut dia, WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan bentuk persetujuan ataupun pemberian izin untuk melakukan aktivitas pertambangan.

“Penetapan wilayah usaha pertambangan hanya menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral. Ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai lampu hijau bagi siapa pun untuk melakukan penambangan,” ujarnya.

Dwi menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus melalui serangkaian persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian dengan tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta pemenuhan persetujuan lingkungan.

Dia juga memastikan penetapan WUP tidak mengubah status maupun fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.

Dengan demikian, keberadaan wilayah usaha pertambangan di sebagian perairan sekitarnya tidak mengurangi fungsi perlindungan kawasan taman nasional tersebut.

Kementerian ESDM, lanjut Dwi, tetap berkomitmen menjalankan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan perlindungan lingkungan serta kelestarian kawasan konservasi.*

Pos terkait