Cegah PHK dan Investor Angkat Kaki, Pemkot Cimahi Fokus Jaga Iklim Usaha

Tekanan ekonomi global saat ini telah memengaruhi kemampuan sejumlah perusahaan. Bahkan, beberapa pelaku usaha di Cimahi dilaporkan mengalami kesulitan hingga menghadapi kepailitan. (Ilustrasi AI).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berupaya mempertahankan iklim investasi agar tetap kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global yang mulai menekan keberlangsungan dunia usaha.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga perusahaan tetap beroperasi, mempertahankan lapangan kerja, sekaligus mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persoalan ini menjadi perhatian Pemkot Cimahi menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) 2027 yang segera memasuki tahap pengusulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi Asep Jayadi mengatakan, pemerintah berupaya memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap stabil sehingga tidak mengganggu keberlangsungan investasi di daerah.

Terlebih, tekanan ekonomi global saat ini telah memengaruhi kemampuan sejumlah perusahaan. Bahkan, beberapa pelaku usaha di Cimahi dilaporkan mengalami kesulitan hingga menghadapi kepailitan.

Menurut Asep, pemerintah tidak hanya berkewajiban memperjuangkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan produksinya.

“Situasi ekonomi global yang belum menentu memberikan tekanan tersendiri bagi perusahaan. Kami berusaha menjaga agar para pengusaha di Cimahi tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya sehingga keberadaan perusahaan dan lapangan pekerjaan bisa dipertahankan,” ujar Asep, Rabu (18/11/2026).

Dia menegaskan, keberlangsungan investasi memiliki kaitan erat dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Apabila perusahaan tidak mampu bertahan, bukan hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, melainkan juga pekerja yang berpotensi kehilangan mata pencaharian.

Karena itu, Pemkot Cimahi berupaya menjaga hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar tetap harmonis.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar konsolidasi bersama enam serikat buruh di Kota Cimahi pada 17 November 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi persiapan menghadapi pembahasan UMK dan UMSK 2027.

Asep berharap, komunikasi antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat terus terjaga sehingga proses pengusulan upah ke tingkat provinsi tidak menimbulkan persoalan yang mengganggu stabilitas dunia usaha.

Dia mengakui, pembahasan upah minimum setiap tahun kerap mempertemukan dua kepentingan berbeda. Pekerja menginginkan peningkatan penghasilan, sementara pengusaha perlu menjaga efisiensi dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan perusahaan.

Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah dituntut mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut.

Asep berharap, kebijakan pengupahan dapat memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan daya tahan perusahaan.

“Harapan kami, para pekerja mendapatkan penghidupan yang semakin baik, sementara perusahaan juga tetap sehat dan berkembang. Keduanya harus berjalan beriringan agar iklim usaha di Cimahi tetap terjaga,” katanya.

Hingga saat ini, Disnaker Cimahi belum menerima angka tuntutan kenaikan upah secara resmi dari enam serikat buruh.

Seluruh aspirasi pekerja dan pertimbangan pengusaha nantinya akan dibahas melalui Dewan Pengupahan Kota Cimahi. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi bahan rekomendasi kepada Wali Kota Cimahi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.*

Pos terkait