SATUMEDIA.ID– Sebanyak 102 bidang tanah bekas pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, resmi dialihkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
Total lahan seluas 137,1 hektare tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang diserahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk dimanfaatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Proses pengalihan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN pada Jumat (6/11/2026).
Lahan dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi itu berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai perolehan aset tersebut tercatat mencapai Rp 70,68 miliar.
Tanah tersebut berasal dari aset Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU).
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan, pengalihan aset ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional melalui optimalisasi aset negara.
Dia menilai, kerja sama lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, terutama mengingat luasnya wilayah dan posisi strategis Indonesia di kawasan.
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” ujar Rakhmawati.
Rakhmawati menjelaskan, setelah BAST ditandatangani, status penggunaan seluruh bidang tanah tersebut resmi beralih kepada Kemhan c.q. Kopassus.
Dengan perubahan status itu, pihak penerima bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan kebutuhan serta tugas pokoknya.
Dia berharap, aset yang sebelumnya berkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut dapat memberikan manfaat baru bagi penguatan kemampuan operasional TNI.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” katanya.
Rakhmawati juga berharap pengalihan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Kementerian ESDM dan Kemhan.
Menurut dia, optimalisasi BMN merupakan bagian dari upaya memastikan aset milik negara tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.
Dengan demikian, aset yang semula berasal dari sektor pertambangan batu bara itu kini dapat berkontribusi dalam mendukung agenda strategis pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.*
