SATUMEDIA.ID – Keterbatasan anggaran tak menyurutkan ambisi kontingen Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk meraih prestasi dalam Pekan Paralimpiade Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.
Kontingen atlet penyandang disabilitas asal Bandung Barat tersebut dibebani target menembus tujuh besar. Namun, target itu harus diperjuangkan di tengah kondisi pendanaan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) KBB yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembinaan dan persiapan atlet.
Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melibatkan sejumlah pejabat eselon II sebagai manajer kontingen. Mereka ditugaskan mendampingi sekaligus memberikan dukungan kepada para atlet selama mengikuti kompetisi.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) KBB, Yoppie Indrawan mengatakan, keterlibatan sejumlah kepala perangkat daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah yang tidak selalu diwujudkan melalui penambahan anggaran.
Menurut Yoppie, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail agar para pejabat turut mengambil peran dalam mengawal perjuangan atlet.
“Karena ruang fiskal daerah sedang terbatas, kami mencoba menghadirkan bentuk dukungan lain. Beberapa kepala dinas diberikan tanggung jawab sebagai manajer agar atlet memiliki pendamping yang bisa membantu kebutuhan mereka selama bertanding,” ujar Yoppie saat ditemui seusai pelepasan kontingen Peparda di Ngamprah, Jumat (20/11/2026).
Yoppie menjelaskan, dirinya baru mulai menjalankan tugas pada 1 November 2026. Saat itu, tahapan perubahan anggaran daerah sudah selesai sehingga ruang untuk melakukan penyesuaian pembiayaan relatif terbatas.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar persiapan dan pelaksanaan Peparda tetap berjalan.
Terkait target, Yoppie menyebut NPCI KBB sebelumnya memasang sasaran masuk 10 besar. Namun, melihat motivasi dan perjuangan para atlet, pemerintah daerah optimistis kontingen Bandung Barat mampu memperbaiki posisi hingga menembus tujuh besar.
“Target awal yang disampaikan NPCI memang berada di 10 besar. Akan tetapi, kami melihat ada semangat besar dari para atlet untuk memberikan hasil terbaik. Kami berharap dukungan masyarakat dan doa bersama bisa mengantarkan Bandung Barat mencapai posisi tujuh besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua NPCI KBB Kasep Ayatulloh Muhammad Alyasir mengakui, persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasinya dalam mempersiapkan kontingen Peparda VII Jawa Barat 2026.
Menurut Kasep, pembinaan dan pemusatan latihan cabang (pelatcab) sudah berlangsung sejak Januari 2026. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah daerah belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan atlet.
Kondisi tersebut membuat NPCI harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kebutuhan, mulai dari penyediaan peralatan hingga program pembinaan.
“Sejak awal tahun kami sudah menjalankan program latihan dan mempersiapkan atlet secara bertahap. Sayangnya, kemampuan pendanaan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan sehingga kami harus menentukan prioritas dan melakukan penghematan di berbagai sektor,” tutur Kasep.
Meski demikian, ia mengapresiasi pemerintah daerah yang tetap memberikan kesempatan kepada atlet disabilitas Bandung Barat untuk berkompetisi dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Kasep menilai, keterbatasan finansial tidak seharusnya menjadi alasan bagi atlet untuk kehilangan kesempatan menunjukkan kemampuan. Baginya, tekad dan konsistensi berlatih juga menjadi faktor penting dalam membangun prestasi.
“Kami ingin menjadikan Peparda kali ini sebagai pembuktian bahwa keterbatasan fasilitas dan pembiayaan tidak otomatis membatasi kemampuan seseorang untuk berprestasi. Selama ada kemauan, kerja keras, dan keberanian untuk berkompetisi, peluang meraih hasil terbaik tetap terbuka,” ujarnya.
Ia juga berharap semangat para atlet dapat menjadi energi bagi seluruh jajaran pengurus NPCI KBB untuk terus memperjuangkan hak dan kebutuhan atlet penyandang disabilitas.
Menurut dia, perjuangan atlet yang tetap berlatih dan mempersiapkan diri di tengah berbagai keterbatasan menjadi alasan pengurus untuk tidak menyerah dalam meningkatkan pembinaan olahraga disabilitas di Bandung Barat.
Di sisi lain, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan, belum optimalnya dukungan anggaran bagi NPCI bukan disebabkan adanya perlakuan berbeda terhadap atlet disabilitas.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai program dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Meski begitu, Pemkab Bandung Barat tetap berupaya memberikan dukungan agar kontingen dapat mengikuti Peparda.
Asep berharap hasil yang diraih para atlet nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperbaiki dukungan pembinaan dan pendanaan pada masa mendatang.
“Seluruh cabang olahraga tentu ingin mendapatkan fasilitas dan pembiayaan yang maksimal. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kami tetap berusaha memberikan dukungan sesuai kapasitas yang ada dan berharap ke depan kebutuhan NPCI bisa semakin terpenuhi,” kata Asep.
Ia bahkan membuka peluang peningkatan target prestasi Bandung Barat dari tujuh besar menjadi lima besar apabila pembinaan dan dukungan pemerintah dapat ditingkatkan.
Namun, untuk saat ini, Asep meminta seluruh atlet lebih dahulu membuktikan kemampuan mereka di arena pertandingan.
Menurutnya, hasil kompetisi Peparda VII Jawa Barat 2026 akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan perjuangan kontingen sekaligus modal untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap olahraga disabilitas.
“Jangan sampai keterbatasan yang ada justru mematahkan semangat para atlet. Kami ingin mereka tetap fokus bertanding dan memberikan kemampuan terbaik. Jika prestasi bisa dibuktikan, tentu itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan dukungan pada penyelenggaraan berikutnya,” ujarnya.*





