SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi menandatangani nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka penguatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penandatanganan dilakukan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchi Ismail dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cimahi, Cecep Heri Suhendar. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Sehabudin, Kepala Dinas Kesehatan KBB Ridwan Abdullah Putra, dan sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Jeje Ritchie memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja dan kontribusi BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
“Komitmen ini adalah bagian dari upaya kami menunaikan amanah konstitusi, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar dan bagian dari misi besar pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” ujar Bupati, Senin (16/6/2025).
MoU ini menjadi langkah strategis dalam upaya menutup gap cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN di Kabupaten Bandung Barat yang pada akhir 2024 telah mencapai angka 98,07%. Namun demikian, tantangan ke depan masih signifikan, terutama dalam hal reaktivasi peserta PBI dan optimalisasi pemanfaatan layanan berbasis digital.
Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan, sepanjang tahun 2024, total manfaat layanan kesehatan yang diberikan kepada warga KBB mencapai Rp448 miliar, dengan utilisasi rata-rata 9.983 layanan per hari. Program JKN juga telah memberi kontribusi sosial dan ekonomi dengan menyerap lebih dari 2.300 tenaga kerja di sektor fasilitas kesehatan swasta.
Penandatanganan MoU ini juga menandai dimulainya akselerasi layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, sejalan dengan arah transformasi sistem kesehatan nasional.
Dalam diskusi bersama, Kepala Dinas Kesehatan KBB, Ridwan Abdullah Putra, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan efektivitas alokasi anggaran kesehatan.
“Kami akan memanfaatkan instrumen digital seperti integrasi data SATUSEHAT dan pemanfaatan Mobile JKN agar intervensi menjadi lebih presisi dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menekankan perlunya komitmen bersama dalam meningkatkan kolektibilitas iuran dan pemanfaatan layanan berkualitas. Capaian digitalisasi layanan di sejumlah rumah sakit di KBB, seperti RS Karisma dan RS Cahya Kawaluyan, menjadi contoh baik dalam penerapan sistem layanan cepat dan transparan.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta, tetapi juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan,” pungkas Ridwan.
