SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyampaikan sejumlah usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait pemanfaatan lahan Perhutani dan PTPN yang ada di wilayahnya.
Usulan itu disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). di Gedung Pakuan, Senin (14/7/2025).
Dalam rapat koordinasi itu, Bupati Jeje Ritchie Ismail didampingi Sekretaris Daerah Ade Zakir dan Kabag Ekonomi Deni Ahmad,
Jeje bersama 4 kepala daerah lainnya mengapresiasi langkah koordinasi yang diambil oleh KDM dengan Menteri BUMN.
Pasalnya, selama ini banyak pemanfaatan lahan Perhutani dan PTPN sudah diluar jalur peruntukannya sehingga kondisi lingkungannya menjadi rusak dan memicu terjadinya bencana alam,.
“Oleh karena itu, Pemprov Jabar bersama 5 pemerintah kabupaten (Pemkab) , salah satunya Pemkab Bandung Barat memohon kepada Menteri BUMN agar dapat memanfaatkan lahan Perhutani dan PTPN terutama untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Selain itu, dalam perencanaan pemanfaatan lahan Perhutani dan PTPN di evaluasi lagi dan dibahas secara bersama-sama melibatkan serta memperhatikan aspirasi pemerintah daerah agar sesuai dengan RTRW.
“Serta mengoptimalkan partispasi peran pemda dan masyarakat untuk secara bersama-sama dalam memaksimalkan pengelolaannya untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan asli daerah (PAD) juga kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, rapat ini membahas berbagai isu strategis, termasuk rencana pengembalian lahan-lahan Perhutani kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan tersebut akan dioptimalkan untuk sektor perkebunan, mendukung program ketahanan pangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti rencana pengembangan sektor olahraga, khususnya pembangunan sekolah sepak bola sebagai bagian dari investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi program nasional optimalisasi lahan hutan yang diinisiasi pemerintah pusat, dengan fokus pada pengelolaan lahan Perhutani agar lebih produktif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi di berbagai sektor mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.*
