SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyusun ulang postur anggaran 2026 setelah adanya pemangkasan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampaknya, terjadi defisit cukup besar antara pendapatan dan belanja daerah.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, mengungkapkan proyeksi struktur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi 2026 hanya mencapai Rp1,35 triliun, sementara rencana belanja daerah mencapai Rp1,5 triliun.
“Masih ada defisit sekitar Rp109 miliar lebih, meskipun sudah dimasukkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” ujar Maria di Cimahi, Rabu (22/10/2025).
Pemangkasan TKD memaksa Pemkot Cimahi melakukan efisiensi besar-besaran di hampir semua sektor. Belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), hingga biaya listrik, air, dan pendingin ruangan dipangkas drastis.
“Listrik sudah kita kurangi 30–50 persen, perjalanan dinas dipangkas 50 persen,” kata Maria.
Tak berhenti di situ, Pemkot Cimahi juga mencoret berbagai kegiatan seremonial dan konsumsi dari daftar belanja. Hanya peringatan besar seperti HUT Kota Cimahi dan HUT RI yang tetap akan dilaksanakan.
“Misalnya peringatan Hari Guru, cukup apel sederhana tanpa panggung, tenda, atau konsumsi. Sosialisasi pun lebih banyak dilakukan secara daring lewat Zoom,” jelasnya.
Meski melakukan penghematan ketat, Maria menegaskan tunjangan pegawai tetap aman dan program prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan terganggu.
“Kami tetap mengedepankan konsep zero waste budgeting, jadi setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran dan tidak ada pemborosan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Cimahi Harjono menjelaskan, awalnya RAPBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,58 triliun, terdiri dari Rp1 triliun lebih dari TKD dan Rp559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun setelah revisi, TKD turun drastis menjadi Rp781 miliar, atau berkurang sekitar Rp238 miliar dari target awal.
Untuk menekan defisit, Pemkot berupaya menaikkan PAD, terutama dari sektor retribusi daerah sebesar Rp13 miliar, sehingga total PAD menjadi Rp573 miliar. Meski begitu, defisit masih tercatat Rp109 miliar.
“Opsinya hanya dua: menambah pendapatan atau memangkas lagi belanja daerah. Tapi keduanya sudah dioptimalkan. Inilah yang akan kami bahas bersama DPRD,” ungkap Harjono.*
