SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Area Intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di ruang rapat Sekretariat Daerah, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen bersama antara Pemkab Bandung Barat dan KPK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan sistem pencegahan korupsi.
“Program MCP ini menjadi wadah bagi kita semua untuk melakukan refleksi, menilai sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Bupati Jeje.
Ia berharap seluruh unsur yang hadir mulai dari perangkat daerah, Inspektorat, hingga unit teknis terkait dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai momentum perbaikan dan peningkatan kinerja. Tujuannya agar nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan MCP KPK Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Komitmen kami adalah menjadikan Pemkab Bandung Barat sebagai pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi dan kolaborasi dengan KPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.*
