SATUMEDIA.ID – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan orkestrasi manajemen ASN yang kuat, adaptif, dan terintegrasi untuk mengelola lebih dari 5 juta aparatur sipil negara yang ada saat ini. Ia menilai, reformasi birokrasi harus terus bertransformasi sejalan dengan kemajuan sektor lain.
“Reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menuju yang substantif—reformasi yang benar-benar melindungi ASN, memudahkan urusan publik, dan memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan,” tegas Prof. Zudan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ia mendorong perubahan cara pandang dari regulasi yang bersifat represif menjadi regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan teknologi.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada pengembangan karier ASN, BKN telah merilis sembilan kebijakan terbaru yang menekankan fleksibilitas karier, penguatan profesionalitas, dan kemudahan administrasi. Mulai dari penyederhanaan pencantuman gelar akademik dan profesi, perbaikan sistem kenaikan pangkat, hingga penguatan manajemen talenta.
“Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memastikan ASN dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi,” ujarnya.
Saat ini BKN tengah memperkuat pemetaan (profiling) ASN secara menyeluruh. Data terkait kompetensi, latar pendidikan, rekam jejak, hingga potensi masing-masing ASN sedang dihimpun secara terintegrasi. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki rujukan akurat dalam penempatan talenta, mobilitas karier, hingga pengembangan profesi berbasis data.
Dengan basis data yang kuat, setiap kebijakan kepegawaian diharapkan lebih objektif, tepat sasaran, dan mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk memperkuat ekosistem kepegawaian nasional, BKN menghadirkan platform terpadu ASN Digital yang dapat digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dengan sistem berbagi pakai, instansi tidak perlu membangun platform digital masing-masing sehingga efisiensi, konsistensi data, dan kelancaran proses kepegawaian dapat terjaga.
Platform ini juga mendukung mobilitas talenta nasional yang lebih lancar dan transparan.
Prof. Zudan menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya menjadi tugas BKN, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan—kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga DPR RI.
“Dengan kolaborasi yang kuat, redesain reformasi birokrasi dari administratif ke substantif akan mempercepat pencapaian Asta Cita sekaligus memastikan ASN semakin profesional, adaptif, dan relevan dalam melayani publik,” tutupnya.
Rakornas Kepegawaian tahun ini dihadiri oleh pengelola kepegawaian dari seluruh instansi pusat dan daerah, serta sejumlah menteri kabinet. Melalui forum ini, BKN menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak terciptanya birokrasi yang responsif, mudah diakses, dan membahagiakan bagi seluruh masyarakat.*
