SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai salah satu daerah prioritas penanaman tanaman keras guna menahan aliran air dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Kebijakan tersebut diambil menyusul tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah Bandung Barat, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah yang kerap terjadi di sejumlah kawasan.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, mengatakan penanaman tanaman keras seperti kopi dan alpukat akan segera ditindaklanjuti sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, Bandung Barat ditetapkan sebagai kabupaten prioritas penanaman tanaman keras yang mampu menahan aliran air, seperti kopi dan alpukat,” kata Asep, Senin (15/12/2025).
Asep menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bibit tanaman untuk lahan seluas 50 hektare di Bandung Barat sebagai langkah mitigasi bencana longsor.
“Instruksi Pak Gubernur jelas, Bandung Barat harus ditanami tanaman yang kuat agar mampu menghambat aliran air dan menekan potensi longsor,” ujarnya.
Menurut Asep, koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk merealisasikan program tersebut. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian, saat berada di Lembang beberapa waktu lalu.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menerima kunjungan Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Yudha Suswardhanto, yang menyampaikan penyerahan bibit untuk 50 hektare lahan atas perintah Gubernur Jawa Barat.
Langkah awal yang akan dilakukan, kata Asep, adalah menyusun dan menetapkan lahan-lahan prioritas yang akan ditanami. Sejumlah wilayah rawan longsor telah masuk dalam pemetaan awal.
“Wilayah seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, serta daerah selatan seperti Rongga, Cipongkor, dan Gununghalu sudah teridentifikasi rawan longsor. Kemungkinan besar penanaman akan difokuskan di sana,” jelasnya.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga memproyeksikan Bandung Barat sebagai lokasi utama program tersebut karena tingginya frekuensi kejadian longsor di wilayah itu.
“Langkah ini harus segera dilakukan sebagai bentuk komitmen provinsi dalam pengelolaan lingkungan dan upaya penanggulangan bencana,” pungkas Asep.*
