SATUMEDIA.ID – RSUD Kota Bandung masih menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat sepanjang 2024 hingga 2025. Data rumah sakit menunjukkan tingginya kunjungan pasien pada layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat jalan, dan rawat inap, termasuk dari luar wilayah Kota Bandung.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bandung, dr. Henny Hasbullah, M.M., menyebutkan sepanjang 2024 jumlah kunjungan pasien IGD mencapai 40.038 orang. Kunjungan tersebut didominasi pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI yang jumlahnya relatif seimbang setiap bulan.
“RSUD Kota Bandung masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk layanan kegawatdaruratan, baik bagi peserta JKN maupun pasien umum,” ujar dr. Henny dikutip Kamis (15/1/2026).
Pada 2025, total kunjungan pasien IGD tercatat sebanyak 27.116 orang. Meski lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tren kunjungan menunjukkan peningkatan pada paruh kedua tahun. Pasien PBI dan Non-PBI tetap menjadi kelompok terbesar yang mengakses layanan IGD.
Untuk layanan rawat inap, RSUD Kota Bandung mencatat 14.699 pasien sepanjang 2024. Mayoritas pasien berasal dari kelompok PBI dan Non-PBI, disusul pasien umum, kontrak, serta pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Sementara itu, hingga November 2025, jumlah kunjungan rawat inap mencapai 9.107 pasien. Angka tersebut masih bersifat sementara karena data bulan Desember belum sepenuhnya masuk. Meski demikian, kebutuhan layanan rawat inap dinilai masih stabil.
Tingginya kunjungan juga datang dari masyarakat luar Kota Bandung. Sepanjang 2025, total kunjungan IGD dan rawat jalan dari dalam dan luar Kota Bandung mencapai 119.003 kunjungan. Pada beberapa periode, jumlah pasien dari luar daerah hampir menyamai kunjungan warga Kota Bandung.
Kondisi serupa terjadi pada layanan rawat inap. Sepanjang 2025, total pasien rawat inap dari dalam dan luar Kota Bandung tercatat sebanyak 12.372 orang, dengan proporsi pasien luar daerah yang masih cukup besar.
“Fakta ini menunjukkan RSUD Kota Bandung berperan sebagai rumah sakit rujukan regional, khususnya bagi wilayah perbatasan Kota Bandung,” kata dr. Henny.
Di sisi keuangan, Wakil Direktur Umum, Kepegawaian, dan Keuangan RSUD Kota Bandung, Wawan, S.Sos., menyampaikan bahwa rumah sakit menerapkan kebijakan penundaan pembayaran bagi pasien tidak mampu. Hingga 31 Desember 2025, piutang pasien non-audited tercatat sebesar Rp7,03 miliar, yang sebagian besar berasal dari pasien umum dan klaim lembaga.
“Kami tidak menolak pasien karena keterbatasan biaya. Penundaan pembayaran dilakukan melalui kesepakatan dengan keluarga pasien, terutama untuk tindakan bedah,” ujarnya.
Untuk menekan risiko piutang, RSUD Kota Bandung bekerja sama dengan Baznas, platform donasi, serta yayasan sosial guna membantu pembiayaan pasien kurang mampu. Penagihan piutang dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian yang telah disepakati.*