SATUMEDIA.ID – Pemerintah memilih pendekatan padat karya dalam mempercepat rehabilitasi sektor pertanian pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema ini dinilai tidak hanya memulihkan lahan sawah yang rusak, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi petani di wilayah terdampak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, perbaikan lahan dilakukan langsung oleh pemilik sawah dengan pembiayaan penuh dari pemerintah pusat. Dengan cara ini, petani tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan.
“Sawah yang rusak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Biayanya dari pemerintah pusat. Jadi mereka bekerja di lahannya sendiri dan tetap berpenghasilan,” kata Amran saat berada di Lhokseumawe, Aceh, dikutip Jumat (16/1/2026).
Menurut Amran, pemerintah pusat memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari benih gratis, pengolahan tanah, hingga perbaikan jaringan irigasi. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan pemulihan pertanian berjalan cepat dan berpihak kepada petani kecil.
Di Aceh, sekitar 10.000 hektare sawah masuk program rehabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK). Seluruh tenaga kerja dibayar secara harian, sehingga dapat langsung membantu pemenuhan kebutuhan keluarga petani.
Pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat kembali produktif dalam waktu maksimal tiga bulan. Target serupa juga diterapkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Yang ringan dan sedang, maksimal tiga bulan harus selesai,” ujar Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementerian Pertanian juga mengombinasikan pendekatan padat karya dengan pemanfaatan teknologi. Alat dan mesin pertanian disiagakan untuk pengolahan tanah, sementara perbaikan irigasi dilakukan secara intensif. Untuk lahan yang tertimbun lumpur tebal, pemerintah menggunakan teknologi drone.
“Teknologi ini kami gunakan agar pemulihan bisa lebih cepat,” kata Amran.
Di tengah rehabilitasi, Amran memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Saat ini, stok beras nasional tercatat mencapai 3,2 juta ton, yang dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam beberapa bulan ke depan.
“Pangan tidak ada masalah, baik di tiga provinsi terdampak maupun secara nasional,” tegasnya.
Data Kementerian Pertanian mencatat, total lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 98.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 32.000 hektare berada di Aceh. Meski demikian, Amran optimistis seluruh proses rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target.
“Kalau kita bekerja bersama dan berkolaborasi, ini bisa cepat selesai,” ujarnya.
Amran menegaskan, pemerintah sengaja menghindari penggunaan kontraktor besar dalam proses rehabilitasi. Seluruh pemilik lahan dilibatkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin kontraktor besar masuk. Pendekatannya padat karya supaya petani punya pendapatan,” kata dia.
Dukungan juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan rehabilitasi sektor pertanian di daerah bencana, termasuk melalui persetujuan tambahan anggaran bila diperlukan.
“Kalau untuk kepentingan daerah bencana, tentu kami setujui,” ujarnya.*
