SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya etika, kesantunan, dan integritas dalam setiap bentuk pelayanan publik yang diberikan aparatur sipil negara (ASN). Ia mengingatkan, perilaku dan komunikasi ASN menjadi cerminan wajah birokrasi sekaligus menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Dadang saat membuka Webinar “Kang DS Menyapa ASN” Seri Tahun 2026 yang mengusung tema “ASN sebagai Teladan, Etika Berperilaku, Penampilan Profesional, dan Kepatuhan Kode Etik”, melalui Zoom Meeting, Kamis (15/1/2026).
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini meminta ASN lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun di ruang publik. Menurut dia, komunikasi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan kegaduhan yang dapat mencederai marwah birokrasi.
“ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus mengedepankan keramahan dan kesopanan. Saya minta ASN tidak boleh asal bicara atau asal bunyi. Jaga integritas, tata krama, dan peradaban,” ujar Dadang dengan tegas.
Selain etika komunikasi, Kang DS juga menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera merealisasikan 57 rencana aksi kebijakan daerah yang telah disusun dan diselaraskan dengan visi pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menyoroti secara khusus sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, agar dijalankan secara humanis dan bebas dari keluhan masyarakat terkait sikap petugas.
“Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak enak, apalagi di rumah sakit. Saya tegaskan, jangan dulu menolak pasien. Berikan hak-hak masyarakat karena kita adalah pelayan masyarakat,” katanya.
Menutup webinar, Kang DS menantang seluruh jajaran birokrasi Kabupaten Bandung untuk keluar dari zona nyaman dan menghadirkan inovasi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah nyata, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Saya minta seluruh jajaran tidak diam di zona nyaman. Harus ada inovasi-inovasi baru, lakukan langkah nyata, serta terus memantau kondisi dan situasi yang berkembang,” pungkasnya.
Dalam setiap pengambilan keputusan strategis, Kang DS menegaskan koordinasi berjenjang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan BKPSDM tetap menjadi prioritas, khususnya di masa transisi kebijakan pemerintahan.*
