SATUMEDIA.ID – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan hukuman penjara terhadap dua terdakwa kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda).
Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Kamis (12/11/2026), Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Yanuar Budinorman, divonis 16 tahun penjara. Sementara itu, Direktur PT CFR, Castam, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.
Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi terkait suplai ayam boneless dada untuk PT BDS.
Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda dan kewajiban membayar uang pengganti kepada kedua terdakwa.
Yanuar Budinorman diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Yanuar juga dibebani uang pengganti sebesar Rp 203,6 juta. Jika tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama delapan tahun.
Adapun Castam dijatuhi denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 128,3 miliar atau menjalani pidana penjara pengganti selama sembilan tahun.
Penggiringan opini
Di tengah bergulirnya perkara korupsi PT BDS, muncul sejumlah opini di media sosial yang turut mengaitkan kasus tersebut dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menanggapi hal itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Agus Yasmin, mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara jernih dan tidak terburu-buru memberikan penilaian.
Agus berpandangan, Dadang Supriatna telah menjalankan tugasnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Menurut dia, bupati tidak terlibat dalam pelaksanaan teknis operasional perusahaan daerah tersebut.
“Mari kita melihat perkara PT BDS ini secara jernih dan objektif. Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna sudah menjalankan tugasnya sesuai norma yang berlaku. Beliau tidak terlibat dalam urusan teknis operasional BUMD,” ujar Agus yang akrab disapa Kang AY dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (18/11/2026).
Dia juga menyoroti proses hukum yang telah berjalan hingga majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa yang terbukti bersalah.
Menurut Kang AY, proses hukum harus dihormati dan tidak semestinya dijadikan dasar untuk membangun tudingan tanpa didukung bukti yang jelas.
“Proses hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi hingga hakim menjatuhkan vonis kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah. Karena itu, jangan sampai kita menghakimi seseorang tanpa bukti,” katanya.
Ia berharap, putusan pengadilan dalam perkara tersebut dapat menjadi pelajaran sekaligus momentum untuk memperbaiki tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Bandung.
Dia mengajak seluruh pihak mendukung pembenahan BUMD agar pengelolaannya semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Mari kita dukung pembenahan BUMD agar lebih transparan dan akuntabel. Jadikan putusan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola perusahaan daerah ke depan, sehingga BUMD benar-benar bisa menjalankan fungsinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” tuturnya.*





