Kasus Korupsi PT BDS, Peneliti LSI Minta Publik Cermati Posisi Dadang Supriatna

Bupati Bandung Dadang Supriatna.(Dok.Prokompim Kabupaten Bandung).**

SATUMEDIA.ID – Peneliti Senior LSI Denny JA, Muhammad Khotib, meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan sendiri terkait keterlibatan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam perkara korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS).

Dia menilai, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung harus menjadi acuan bagi masyarakat dalam melihat perkara tersebut. Sebab, pihak yang telah dijatuhi hukuman dalam putusan itu adalah Direktur Utama PT BDS Yanuar Budinorman dan Direktur PT Cahaya Frozen Raya Castam.

“Publik harus melihat putusan hakim secara jernih. Jangan mencampuradukkan pihak yang telah divonis dengan orang yang hanya hadir memberikan kesaksian di persidangan,” kata Khotib kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Majelis hakim PN Bandung sebelumnya menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman pada Kamis (12/11/2026). Adapun Castam divonis 18 tahun penjara.

Keduanya terseret perkara kerja sama pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 128,5 miliar.

Meski demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih berada pada tingkat pertama. Para terdakwa masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

Khotib menegaskan, putusan terhadap kedua direktur perusahaan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan Dadang Supriatna turut melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, posisi Dadang dalam perkara tersebut perlu dilihat berdasarkan fakta persidangan. Pada 29 September 2026, Bupati Bandung itu hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Saat bersaksi, Dadang menerangkan bahwa kegiatan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab direksi dan komisaris. Dia juga pernah meminta penghentian transaksi yang dipersoalkan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Khotib mengingatkan agar keterangan tersebut tidak ditafsirkan secara berlebihan, terlebih jika belum merujuk pada keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam putusan.

“Orang yang memberikan kesaksian tidak otomatis memiliki kedudukan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. Begitu juga nama yang muncul dalam persidangan belum tentu menunjukkan adanya kesalahan hukum,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tanggung jawab pidana harus dibuktikan melalui proses hukum. Status seseorang sebagai kepala daerah juga tidak serta-merta membuatnya bertanggung jawab atas seluruh persoalan yang terjadi di perusahaan milik pemerintah daerah.

Kendati demikian, Khotib mengakui masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengkritisi pengelolaan BUMD. Tuntutan transparansi, demonstrasi, hingga desakan perbaikan tata kelola merupakan bagian dari hak publik.

Namun, dia meminta kritik tersebut tidak berubah menjadi tuduhan terhadap individu yang belum dibuktikan melalui proses hukum.

Apabila terdapat pihak lain yang diduga terlibat, Khotib mendorong agar bukti-bukti disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diuji sesuai ketentuan.

“Semangat pemberantasan korupsi jangan sampai berubah menjadi alat untuk menghakimi seseorang. Setiap tuduhan harus memiliki dasar fakta dan pembuktian yang jelas,” katanya.

Lebih lanjut, Khotib berharap persoalan PT BDS menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperbaiki sistem pengawasan perusahaan daerah.

Di sisi lain, dia meminta Dadang Supriatna tetap memusatkan perhatian pada tugas utamanya sebagai kepala daerah yang masih menjabat untuk periode 2025-2030.

Menurut Khotib, tantangan kepemimpinan Dadang tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang semakin baik.

Dia menyebut sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian, di antaranya kemudahan pelayanan publik, peningkatan mutu pendidikan, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta penguatan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan BUMD juga harus menjadi bagian dari agenda pembenahan agar perusahaan daerah dapat bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata.

“Pak Dadang perlu mengarahkan kembali energi kepemimpinannya untuk kepentingan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan semakin baik, sekolah dan fasilitas kesehatan semakin layak, serta ekonomi warga semakin kuat,” ucapnya.

Khotib menilai, keberhasilan seorang pemimpin pada akhirnya akan terlihat dari dampak kebijakannya terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, dia mengajak masyarakat tetap kritis mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang masih berlangsung.

Menurut dia, rekam jejak kepemimpinan yang baik akan terbentuk ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah daerah.*

Pos terkait