SATUMEDIA.ID – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H.Tubagus Raditya, menilai opini negatif yang berkembang di media sosial terhadap Bupati Bandung Dadang Supriatna terkait kasus dugaan korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS) telah melampaui batas kewajaran.
Menurut dia, munculnya nama kepala daerah dalam pemberitaan perkara tersebut tidak seharusnya menjadi dasar bagi publik untuk menyimpulkan keterlibatan maupun kesalahan seseorang sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Pernyataan itu disampaikan menyusul putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa dalam perkara PT BDS pada 12 November 2026.
Dalam putusan tersebut, mantan Direktur Utama PT BDS Yanuar Budinorman dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara itu, Direktur Utama PT CFR, Castam, divonis 18 tahun penjara.
Meski demikian, Tubagus mengingatkan bahwa putusan tersebut masih berada pada tingkat pertama sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih memiliki hak untuk menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding.
Ia juga meminta masyarakat memahami posisi setiap pihak dalam perkara tersebut. Sebab, berdasarkan fakta persidangan yang disorotnya, Dadang Supriatna hadir dalam kapasitas sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa.
“Sayangnya, ruang media sosial justru kerap menjadi tempat penghakiman tanpa proses verifikasi. Seseorang bisa langsung dianggap bersalah hanya karena namanya disebut dalam pemberitaan, bahkan narasinya dibangun sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi negatif,” kata Tubagus kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Pria yang akrab disapa Didit itu menegaskan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengkritisi dan mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan informasi yang teruji, bukan asumsi maupun prasangka yang berpotensi mencederai nama baik seseorang.
Ia menilai, keterkaitan seseorang secara jabatan dengan sebuah perusahaan tidak serta-merta membuat orang tersebut harus menanggung kesalahan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.
“Jangan sampai fakta bahwa seseorang pernah atau sedang memiliki hubungan jabatan dengan sebuah institusi kemudian dijadikan alasan untuk menganggapnya bersalah. Setiap individu harus dilihat berdasarkan tindakan dan tanggung jawabnya masing-masing,” ujarnya.
Didit juga mengingatkan pentingnya prinsip tabayyun dalam ajaran Islam, yakni memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Menurut dia, kebiasaan menyebarluaskan tuduhan tanpa memeriksa fakta dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, terlebih ketika perkara hukum yang menjadi sumber informasi masih berproses.
Mantan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat itu berharap masyarakat tidak menjadikan persoalan hukum sebagai bahan untuk membangun opini yang berlebihan hingga mengganggu jalannya pemerintahan.
“Roda pemerintahan harus terus bergerak dan penegakan hukum wajib berjalan. Namun, jangan sampai kehormatan seseorang dikorbankan hanya karena kepentingan atau pertarungan opini politik,” tuturnya.
Ia berharap polemik kasus PT BDS dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Menurut dia, ruang publik seharusnya diisi dengan kritik yang konstruktif dan dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Didit menambahkan, masyarakat Kabupaten Bandung saat ini lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai energi publik habis untuk memperpanjang perdebatan dan saling melontarkan tuduhan. Ada BDS dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Menurut dia, ruang publik seharusnya diisi dengan kritik yang konstruktif dan dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Didit menambahkan, masyarakat Kabupaten Bandung saat ini lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai energi publik habis untuk memperpanjang perdebatan dan saling melontarkan tuduhan. Ada persoalan yang jauh lebih penting untuk diperjuangkan, yakni kemajuan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.*





