MUSRA Sepakat Bupati dan Wakil Bupati dari Putra Daerah Bandung Barat

Musra yang diikuti tokoh KBB digelar di di Bale Pare Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB, Minggu (9/6/2024).(Dicky Mawardi/Satumedia)**

SATUMEDIA.ID – Musyawarah Rakyat Bandung Raya atau Musra sepakat untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2024-2029 putra asli daerah Bandung Barat. Musra dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai elemen di KBB.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Rakyat Bandung Raya atau Musra yang mengusung tema ‘Bade Kumaha Bandung Barat di Pilkada 2024?’ yang dihelat di Bale Pare Kota Baru Parahyangan (KBP), Padalarang, KBB, Minggu (9/6/2024).

Salah satu tokoh masyarakat Bandung Barat, Kustiwa Kartawiria mengatakan, alasan putra daerah menjadi pemimpin di Bandung Barat diyakini bakal lebih memahami dan mempunyai rasa tanggung jawab sehingga akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Bandung Barat.

“Putra daerah Bandung Barat harus dipimpin putera daerah agar nantinya paham tentang kondisi Bandung Barat dengan segudang permasalahannya,” ujarnya.

Menurutnya, apabila calon kepala daerah dari daerah lain, tidak akan memahami tentang karakteristik dan permasalahan Bandung Barat .

“Saya tidak yakin KBB akan terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada saat ini. Apalagi hanya sekadar ingin menjadi pemimpin daerah tidak jelas visi misinya dan tidak paham Bandung Barat,” tandasnya.

Ia melihat fakta yang terjadi saat ini, dimana tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak baik. Bahkan, KBB tengah menghadapi segudang permasalahan yang semakin jauh dari tujuan pemekaran.

Ditegaskannya, KBB harus dipimpin oleh kepala daerah yang berkomitmen dan punya keberanian, serta ketegasan untuk membenahi persoalan.

“Mereka paham lagi dan menyadari bahwa kekuasaan itu bagian dari amanat publik artinya amat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Carut marutnya penganggaran yang terjadi di Bandung Barat menjadi penyebab gagal bayar. Padahal sejak KBB berdiri belum pernah terjadi kejadian gagal bayar.

“Akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan
efektivitas dan sistem penggunaan anggaran pun jadi kacau. Dan ironisnya ini baru pertama kali terjadi sejak KBB berdiri.,” tandasnya.*

Pos terkait