SATUMEDIA.ID – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail, dinamika pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai mulai menunjukkan arah perbaikan. Namun, perubahan signifikan yang berdampak langsung ke masyarakat disebut masih dalam tahap proses.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menilai sejauh ini fondasi menuju perubahan telah diletakkan, meski hasil konkret belum sepenuhnya terasa luas.
“Kalau yang dimaksud perubahan signifikan, sepengetahuan saya memang belum terlalu terlihat yang berdampak langsung secara luas. Tetapi proses ke arah sana sudah berjalan cukup baik,” ujar Mahdi saat dihubungi, Jumat (20/2/2026).
Menurut dia, semangat awal pemekaran Kabupaten Bandung Barat adalah mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk mendorong dan mendoakan agar proses pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mahdi juga mengaku optimistis dengan kepemimpinan Jeje, terutama karena latar belakang Bupati yang dinilai relatif tidak memiliki beban masa lalu dalam tata kelola pemerintahan.
Dari sisi positif, Mahdi menyoroti respons cepat pemerintah daerah terhadap berbagai isu di masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penanganan bencana, hingga bantuan sosial.
“Bahkan Pak Bupati dan Wakil Bupati kerap turun langsung ke lapangan,” katanya.
Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk kebijakan efisiensi anggaran, disebut terus diupayakan bersama DPRD. Di tengah keterbatasan fiskal, efisiensi dinilai bukan sekadar penghematan, melainkan momentum untuk menyusun ulang skala prioritas pembangunan serta memacu peningkatan pendapatan daerah.
Beberapa program juga mulai berjalan, seperti operasional BGN di sejumlah titik serta pembentukan KMP yang sedang berproses. DPRD, kata Mahdi, akan terus mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Meski ada progres, Mahdi mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Jeje–Asep untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
“Satu tahun saya kira cukup untuk belajar. Ke depan, kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat harus lebih diperbanyak,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia mendorong pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Skemanya bisa melalui Corporate Social Responsibility (CSR), obligasi daerah, hingga kolaborasi multipihak.
Sebagai contoh, pembangunan SDN Cipeundeuy yang dibiayai melalui skema CSR sudah terealisasi. Rencana pembangunan Jalan KBP–Cipatat juga diharapkan dapat menggunakan pola serupa.
“Kalau ini bisa diduplikasi, manfaatnya akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” kata Mahdi.
Untuk empat tahun sisa masa jabatan Jeje–Asep, Mahdi berharap koordinasi dan kerja sama harmonis antarunsur pimpinan daerah, termasuk Forkopimda KBB, terus dijaga.
Ia menegaskan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi seluruh pihak agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan soal rasio belanja pegawai dalam APBD yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Struktur anggaran yang lebih proporsional dinilai penting agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin besar.
“Kita diburu waktu. Maka kebijakan yang berdampak langsung dan cepat dirasakan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Mahdi.*
