SATUMEDIA.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran profesi penilai dalam menjaga kredibilitas sistem pertanahan nasional.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/2/2026).
Dalam forum bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Ossy menyebut MAPPI sebagai garda terdepan penjaga integritas sistem penilaian tanah di Indonesia. Menurut dia, kualitas dan akuntabilitas penilaian sangat menentukan kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan pertanahan.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber lintas lembaga, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, hingga akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah.
Dalam paparannya, Ossy menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, termasuk potensi kesalahan metodologi dan risiko hukum yang dapat menjerat penilai. Ia juga memaparkan strategi mitigasi risiko serta pentingnya memperkuat standar teknis agar setiap hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum.
“Webinar ini merupakan wujud perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini melahirkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” katanya.
Ossy turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui pembaruan kebijakan, regulasi, serta sistem yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan pemerintah. Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas dan perlindungan profesi penilai tidak hanya menyangkut kepentingan anggota, tetapi juga kepentingan publik secara luas.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” ujar Wahyu.*