SATUMEDIA.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan transportasi darat menjelang periode Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah.
Langkah ini dilakukan menyusul tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik dan arus balik yang diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah sejak jauh hari untuk memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran berjalan lebih aman dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tahun ini kemungkinan bisa lebih tinggi dari prediksi. Untuk menjamin keselamatan, kami bersama seluruh stakeholder melakukan berbagai persiapan sejak jauh-jauh hari,” kata Aan dalam siaran pers dikutip, Senin (16/3/2026).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah inspeksi keselamatan kendaraan atau rampcheck, khususnya terhadap armada bus yang akan melayani pemudik. Hingga saat ini, Ditjen Perhubungan Darat telah memeriksa lebih dari 40.000 unit bus.
Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 bus dinyatakan tidak laik jalan sehingga tidak diperbolehkan beroperasi selama periode Angkutan Lebaran.
Aan mengimbau masyarakat untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi laik jalan. Calon penumpang juga dapat memeriksa status kelayakan bus melalui aplikasi Mitra Darat.
“Jangan menggunakan angkutan yang tidak laik jalan. Masyarakat bisa mengecek status kelaikan kendaraan melalui aplikasi Mitra Darat agar merasa lebih aman selama perjalanan,” ujarnya.
Menurut Aan, keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana, prasarana, maupun regulasi, tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan transportasi.
Karena itu, ia menilai peran media massa sangat penting dalam menyebarluaskan informasi yang akurat terkait kebijakan pemerintah dan pesan keselamatan kepada masyarakat.
“Media menjadi salah satu kunci sukses pengelolaan Angkutan Lebaran. Informasi dan regulasi yang kami siapkan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa peran media, termasuk untuk meluruskan informasi yang keliru atau hoaks,” kata Aan.
Selain pengguna angkutan umum, ia juga mengingatkan masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi dalam keadaan baik sebelum berangkat.
Berdasarkan hasil survei, diperkirakan sekitar 20 juta pemudik akan menggunakan sepeda motor. Aan menegaskan penggunaan sepeda motor untuk mudik harus memperhatikan aspek keselamatan, termasuk tidak membawa penumpang melebihi kapasitas.
“Untuk sepeda motor cukup dua orang, satu pengemudi dan satu penumpang. Jangan memaksakan kapasitas kendaraan karena itu sangat berisiko bagi keselamatan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik. Salah satunya melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau pengaturan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.
Kebijakan tersebut berlaku pada 15–17 Maret 2026 untuk periode mudik dan 25–27 Maret 2026 untuk arus balik.
Aan menjelaskan, kebijakan tersebut bukan untuk menambah masa libur, melainkan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar dapat mengatur waktu perjalanan sehingga tidak menumpuk pada hari-hari puncak mudik maupun arus balik.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan di hari puncak. Dengan adanya kebijakan WFA, diharapkan waktu keberangkatan bisa lebih tersebar,” kata Aan.
Menurut dia, pengaturan waktu perjalanan merupakan bagian dari strategi keselamatan karena arus lalu lintas yang lebih terkendali dapat menurunkan risiko kecelakaan.
Aan juga mengapresiasi peran media dalam membantu menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan transportasi dan keselamatan kepada masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi dengan media terus terjalin sehingga masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan mudik dengan lebih baik dan menjadwalkan waktu keberangkatan secara bijak,” ujarnya.*
