SATUMEDIA.ID – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kritik ini mencuat setelah Perum DAMRI kembali gagal memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menilai penolakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa negara belum berpihak pada penguatan transportasi publik yang merata.
“Ini membuktikan bahwa negara tidak punya keberpihakan dan tidak pernah bersungguh-sungguh mewujudkan transportasi publik yang adil dan merata di seluruh Indonesia,” ujar Gibran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Direktur Utama Perum DAMRI, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN. Namun, seluruh usulan tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, DAMRI kini memutuskan tidak lagi mengajukan PMN.
Menurut Gibran, keputusan tersebut berisiko terhadap keberlanjutan bisnis DAMRI sekaligus menunjukkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah seharusnya membantu karena peran DAMRI itu nyata dan sangat dinantikan di daerah. Kehadirannya menjadi simbol negara di penjuru Nusantara,” katanya.
PUKIS menilai minimnya dukungan pemerintah berdampak langsung pada kinerja DAMRI, terutama dalam hal peremajaan armada. Padahal, armada menjadi tulang punggung layanan transportasi publik.
Kondisi ini dinilai semakin krusial karena peremajaan ditujukan untuk mengganti bus angkutan perintis di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang sebagian besar sudah uzur.
Di wilayah tersebut, DAMRI kerap menjadi satu-satunya operator transportasi karena medan yang berat, infrastruktur terbatas, serta minimnya keuntungan bagi operator swasta.
“Tanpa dukungan pemerintah, konektivitas di daerah 3TP akan terganggu, padahal masyarakat sangat bergantung pada angkutan umum untuk aktivitas sehari-hari,” ujar Gibran.
Ia menegaskan, pengabaian terhadap wilayah 3TP bertentangan dengan visi pembangunan Indonesia-sentris.
Dari sisi bisnis, PUKIS menilai DAMRI masih bisa bertahan tanpa PMN, namun hanya dalam jangka pendek. Kebutuhan modal untuk modernisasi layanan dinilai mendesak di tengah persaingan dengan perusahaan otobus swasta.
Tanpa dukungan negara, daya saing DAMRI dikhawatirkan akan terus menurun. PUKIS pun mendesak pemerintah dan DPR memberikan dukungan setara seperti yang diberikan kepada BUMN transportasi lain.
“Garuda yang terus merugi saja selalu dibantu. Mengapa DAMRI yang sedang tumbuh justru ditelantarkan?” kata Gibran.
Selain itu, PUKIS juga mendorong perubahan skema pengadaan angkutan jalan perintis. Selama ini, lelang trayek kerap hanya diikuti satu peserta, yakni DAMRI.
Menurut PUKIS, kondisi tersebut menunjukkan rendahnya minat pelaku usaha karena trayek dinilai tidak menguntungkan, meski sangat dibutuhkan masyarakat.
Sebagai solusi, PUKIS mengusulkan penerapan skema penugasan langsung berupa Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO), seperti yang diterapkan di sektor perkeretaapian.
Melalui skema ini, DAMRI akan memperoleh kepastian pendanaan dari APBN sehingga dapat merencanakan pengembangan usaha secara lebih stabil dan berkelanjutan.
“Dengan kepastian anggaran, DAMRI bisa memperluas rute, menambah armada, hingga melakukan subsidi silang untuk trayek perintis,” ujar Gibran.
Di sisi lain, PUKIS juga meminta manajemen DAMRI untuk terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan. Optimalisasi tujuh segmen usaha dinilai penting untuk menopang kinerja perusahaan.
Saat ini, angkutan bandara masih menjadi kontributor utama pendapatan. Padahal, segmen lain seperti antarkota, pariwisata, lintas batas negara, dan logistik dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
PUKIS juga mendorong pemanfaatan aset idle berupa tanah dan bangunan sebagai sumber pendapatan baru.
PUKIS menegaskan, DAMRI tetap menjadi pemain utama dalam transportasi darat nasional dengan jaringan luas di berbagai kota. Peran tersebut dinilai strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong penggunaan transportasi publik di tengah ancaman krisis energi.
“Kita bicara soal keadilan dalam bertransportasi, yang juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Gibran.*
