SATUMEDIA.ID – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut insiden tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah transportasi kereta api di Indonesia dan harus menjadi momentum pembenahan besar-besaran.
“PUKIS menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur,” ujar Gibran dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Menurut PUKIS, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk perombakan di tubuh Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Langkah tersebut dinilai penting demi menjamin akuntabilitas publik dan kelancaran proses penyelidikan.
PUKIS juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan investigasi berjalan transparan dan independen.
Selain itu, lembaga tersebut mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam mengusut penyebab kecelakaan secara terbuka dan profesional. PUKIS turut mengapresiasi kerja para petugas penyelamat dan penanggap pertama yang berada di lokasi kejadian.
Namun, PUKIS menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah turut berdampak terhadap kemampuan lembaga keselamatan transportasi seperti KNKT dan BASARNAS dalam menjalankan tugasnya.
“Efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi aspek keselamatan transportasi di Indonesia,” kata Gibran.
PUKIS menilai terdapat indikasi lemahnya sistem manajemen keselamatan dan kedaruratan dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kecelakaan bermula dari insiden KRL yang tertemper mobil taksi hijau di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur.
Gangguan itu diduga memicu masalah lanjutan hingga terjadi tabrakan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lain di lintasan yang sama.
PUKIS menduga terdapat efek domino akibat kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak sehingga satu insiden berkembang menjadi kecelakaan yang lebih besar.
“Dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi,” ujarnya.
Menurut PUKIS, penyebab kejadian bisa berasal dari faktor teknis seperti gangguan persinyalan, faktor nonteknis seperti human error, maupun kombinasi keduanya. Kepastian penyebab, kata mereka, tetap menunggu hasil investigasi resmi KNKT.
Kritik Penanganan Awal di Lokasi
Selain aspek teknis, PUKIS juga menyoroti penanganan awal di lokasi kejadian yang dinilai belum optimal. Pada menit-menit awal pascakecelakaan, area disebut belum langsung disterilkan sehingga banyak warga berkerumun di sekitar lokasi.
Bahkan, sejumlah akun media sosial terpantau melakukan siaran langsung dari area kecelakaan saat proses evakuasi berlangsung.
PUKIS menilai kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan sekaligus menghambat proses penyelamatan korban.
Sebagai langkah pencegahan, PUKIS mendesak percepatan pembangunan jalur kereta api dwiganda atau double-double track di wilayah Jabodetabek guna memisahkan jalur KRL dengan kereta api jarak jauh.
Selain itu, modernisasi sistem persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang juga dinilai mendesak untuk dilakukan.
Di akhir pernyataannya, PUKIS turut mengkritik kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, di lokasi kejadian. Kehadiran figur publik yang dinilai tidak memiliki kewenangan dalam penanganan kecelakaan disebut berpotensi mengganggu proses evakuasi di lapangan.*
