SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi untuk menata kawasan Gedung Sate dan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghadirkan ruang kota yang representatif sekaligus ramah bagi publik.
Menurut Herman, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci, mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Bandung, namun memiliki nilai strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan provinsi.
“Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka koordinasi harus berjalan baik. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan,” ujar Herman dikutip dari Biro Adpim Jabar, Senin (27/4/2026).
Penataan kawasan tidak hanya menyasar estetika, tetapi juga ketertiban. Pemerintah akan menertibkan spanduk dan baliho, mengatur pedagang kaki lima (PKL), serta memperkuat keamanan lingkungan.
“Kita ingin kawasan ini menjadi contoh ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan bercengkerama dengan nyaman,” katanya.
Komitmen serupa disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen. Ia menegaskan, kolaborasi akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengelolaan sampah hingga rekayasa lalu lintas.
Penanganan parkir liar, penataan PKL, serta peningkatan ketertiban kawasan juga menjadi prioritas. Menurutnya, pembenahan tersebut akan berdampak langsung pada sektor pariwisata.
“Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah,” ujarnya.
Iskandar menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya wajah ibu kota provinsi mencerminkan standar tata kota yang baik. Penataan kawasan ini menjadi bagian dari upaya membangun citra Bandung sebagai pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak.
“Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” kata Dedi.*
