SATUMEDIA.ID – Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap sejumlah tenaga kerja lokal memicu aksi unjuk rasa di PT Royal Sejahtera Abadi, Kampung Cibacang, RW 04/RT01, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (30/6/2026).
Puluhan warga yang didominasi emak-emak dan para pekerja memblokade akses masuk perusahaan sebagai bentuk protes. Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu membuat aktivitas perusahaan lumpuh total setelah massa menghalangi truk kontainer yang hendak masuk ke area pabrik dan mendirikan tenda di depan gerbang perusahaan.
Warga menduga PHK terhadap sejumlah pekerja terjadi tidak lama setelah pengelolaan perusahaan beralih dari yayasan sebelumnya ke Yayasan Aira. Mereka menilai pemberhentian dilakukan tanpa alasan yang jelas maupun pemberitahuan secara tertulis.
Salah seorang pekerja yang terdampak, Aep Suhendar (40), mengatakan sedikitnya delapan tenaga kerja lokal kehilangan pekerjaan secara mendadak. Padahal, menurutnya, para pekerja tersebut telah mengabdi lebih dari enam tahun dengan catatan kinerja yang baik tanpa pernah bermasalah.
“Yang kami sesalkan bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak adanya penjelasan dari perusahaan. Kami sudah bekerja lebih dari enam tahun. Setelah pergantian yayasan, kami diminta mengikuti proses administrasi dan tes kesehatan, tetapi akhirnya tidak diterima kembali,” kata Aep.
Ketua RT 01/RW 04, Poniman, mengatakan masyarakat selama ini mendukung keberadaan perusahaan, bahkan kerap membantu proses bongkar muat barang demi kelancaran operasional pabrik.
Namun, menurut dia, hubungan yang sebelumnya berjalan baik berubah setelah pergantian pengelola. Warga menilai penyelesaian persoalan yang dahulu dapat dilakukan secara kekeluargaan kini justru berujung pada ketidakpastian nasib para pekerja lokal.
“Akibat pergantian pengelola terjadi kekisruhan seperti sekarang ini. Dulu masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sekarang justru merugikan warga dan membuat nasib para pekerja tidak jelas,” ujar Poniman.
Ia juga meminta perusahaan tetap memegang komitmen awal untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dan tidak mempersulit proses penerimaan kerja dengan syarat usia maupun ijazah yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan saat pembangunan pabrik.
Hingga sekitar pukul 14.44 WIB, perwakilan bagian personalia perusahaan akhirnya menemui massa. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena perusahaan hanya menawarkan pertemuan lanjutan pada Rabu pagi.
Tawaran itu ditolak para pengunjuk rasa. Massa menegaskan akan terus bertahan dan tidak membuka blokade akses masuk perusahaan sebelum manajemen memberikan kepastian terkait nasib pekerja yang diduga di-PHK secara sepihak serta memenuhi komitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar.*
