SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang ditetapkan berstatus siaga darurat melalui keputusan Gubernur Jawa Barat. Saat ini, pemerintah daerah tengah menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Status ini akan kami tindak lanjuti melalui Keputusan Bupati yang saat ini masih dalam proses penandatanganan,” ujar Jeje, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, masa siaga darurat berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.
Menurut Jeje, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Data BPBD menunjukkan, pada 2023 terdapat delapan kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih, yakni Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu. Sementara pada 2024, jumlahnya tercatat di tujuh kecamatan, yaitu Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
Untuk mendukung penanganan bencana, Pemkab Bandung Barat telah menyiapkan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dalam penanganan bencana kekeringan, pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Jeje.
Selain itu, BPBD Kabupaten Bandung Barat juga telah menyiapkan tiga unit mobil tangki air untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah kecamatan dan desa.
“Perangkat kecamatan dan desa harus responsif melaporkan kebutuhan air bersih kepada BPBD agar distribusi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Jeje mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan.
Dalam jangka pendek, pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan, menyiapkan titik distribusi air bersih, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia melalui sumur bor maupun pompanisasi.
Sementara dalam jangka panjang, Pemkab Bandung Barat akan meningkatkan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi embung, jaringan irigasi, serta sarana penyediaan air bersih. Pemerintah juga terus mendorong konservasi daerah resapan air, penghijauan kawasan hulu, pemanenan air hujan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air.
Menghadapi potensi karhutla, pemerintah daerah akan memperkuat pemetaan dan pemantauan wilayah rawan serta meningkatkan koordinasi dengan Perhutani.
Di sisi lain, sistem respons cepat juga diperkuat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat.
“Melalui Destana, informasi terkait kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diterima lebih cepat oleh BPBD karena didukung koordinasi bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga para relawan,” kata Jeje.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan selama masa siaga darurat akan dievaluasi melalui kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, kelancaran distribusi bantuan air bersih, jumlah warga yang terlayani, serta kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan air bersih.
Menutup keterangannya, Jeje mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengurangi dampak musim kemarau dengan menghemat penggunaan air dan menjaga lingkungan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan kering, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Dengan semangat gotong royong, kita optimistis dampak musim kemarau dapat diminimalkan,” ujar Jeje.*
