SATUMEDIA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Provinsi Jawa Barat menolak permohonan perpanjangan masa kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2021-2023.
Penolakan itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Ridwansyah Yusuf Achmad dan Sekretaris Januria.
Adapun permohonan perpanjangan kepengurusan periode 2021-2024 merupakan salah satu poin dari Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) DPD KNPI KBB. Poinnya meminta kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat untuk meminta perpanjangan kedua sampai Desember 2024.
“Kepengurusan DPD KNPI KBB mestinya berakhir pada 29 Januari 2024. Namun minta perpanjangan yang dipenuhi KNPI Jabar sampai 29 Juli 2024. Sekarang meminta perpanjangan lagi sampai Desember 2024, namun ditolak DPD KNPI Jabar karena tidak diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) soal perpanjangan kedua,” kata Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI KBB, Jajang Ruhiyat, Sabtu (6/7/2024).
Ia pun menyindir keputusan perpanjangan kedua itu terlalu lama karena sampai Desember 2024. Tidak ada hal yang patut dijadikan alasan memperpanjang kembali kepengurusan DPD KNPI KBB periode 2021-2023.
“Rapimda juga patut dipertanyakan, mestinya terlebih dahulu digelar Muscam KNPI di tiap kecamatan. Mengingat, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan pada 29 Januari lalu, berakhir pula kepengurusan di tingkat kecamatan. Harusnya dibentuk dulu kepengurusan di tingkat kecamatan atau paling tidak menunjuk karteker,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pada penyelenggaraan Rapimda tidak melibas MPI KNPI KBB. Padahal sesuai amanat DPD KNPI Jabar, harus berkoordinasi dalam penyelenggaraan Rapimda dan Musda dengan MPI.
“Saya dan rekan-rekan MPI KNPI yang lain tak pernah mendapat pemberitahuan akan digelarnya Rapimda,” sesalnya.
Menurutnya, dengan ditolaknya perpanjangan kedua kepengurusan DPD KNPI KBB, maka masa tugasnya berakhir 29 Juli 2024. Sesuai aturan maka roda organisasi oleh MPI sampai mengantarkan kepada pelaksana Musda.
“Saya menginginkan Musda bisa digelar Agustus 2024 atau sebelum Pilkada Bandung Barat. Lebih cepat, lebih baik,” tukasnya.*
