OKP dan DPK KNPI KBB Jangan Terjebak pada Polarisasi Dukungan Calon

Ilustrasi Musda DPD KNPI KBB.(istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Dinamika tarik ulur terkait Musda KNPI Kabupaten Bandung Barat (KBB), sepertinya sudah mendapatkan kejelasan terkait waktu pelaksanaannya, Panitia OC sudah memastikan kegiatan akan dilaksanakan tgl. 18-19 Februari di Grand Nirwana resort Cikole Lembang.

Oleh karena itu patut kita apresiasi kerja keras dari kawan-kawan panitia dan juga apresiasi juga terhadap Dinas pemuda dan olahraga yang memfasilitasi kegiatan ini supaya berjalan lancar dan sukses.

Jika membaca Kewenangan Musda KNPI berdasarkan AD/ART KNPI pasal 22 Adalah :

1. Menilai LPJ DPD knpi dan Laporan MPI.

2. Menetapkan Pokok-pokok program kerja knp.

3. Memilih dan menetapkan ketua.

4. Memilih dan menetapkan anggota formatur.

5. Memilih dan menetapkan ketua dan anggota MPI.

Harapan kita kepada para peserta Musda, baik itu para pimpinan OKP maupun DPK KNPI tidak terjebak pada polarisasi dukungan calon. Karena menurut pendapat saya, ketiga calon yang muncul saat ini adalah tokoh-tokoh pemuda terbaik Bandung Barat saat ini, memiliki kapasitas untuk memimpin KNPI selama 3 tahun ke depan.

Mari kita jadikan Musda KNPI ini sebagai forum silaturahmi, yang mampu melahirkan gagasan/ Pokok-pokok program kerja KNPI, dan juga mampu melahirkan rekomendasi internal dan eksternal tentang Pembangunan kepemudaan di Bandung Barat.

Ruang untuk memasukan gagasan tersebut ada pada pleno IV, yang biasanya membagi 2 komisi yaitu komisi organisasi dan komisi rekomendasi.

Jika membaca Kewenangan Musda KNPI berdasarkan AD/ART KNPI pasal 22 Adalah :

1. Menilai LPJ DPD knpi dan Laporan MPI.

2. Menetapkan Pokok-pokok program kerja knp.

3. Memilih dan menetapkan ketua.

4. Memilih dan menetapkan anggota formatur.

5. Memilih dan menetapkan ketua dan anggota MPI

Momentum Musda kali ini sangat tepat untuk memasukan gagasan tersebut karena beriringan dengan pembahasan yang dilakukan oleh tim transisi terkait Visi dan Misi bupati terpilih untuk dimasukkan kedalam RPJMD.

Sebagai bahan masukan, untuk bahan rekomendasi eksternal adalah untuk mendorong pelaksanaan Perpres no. 66 tahun 2017 yaitu pembentukan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

Apalagi jika mampu menyusun rencana aksi daerah (RAD) Pelayanan kepemudaan. Rekomendasi hasil Musda tersebut diserahkan kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk memperkuat dan mempercepat ketercapaian visi misi amanah dalam memberdayakan dan mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Penulis Holid Nurjamil

Pengalaman organisasi:

– Wakil ketua KNPI Jawa Barat 2014-2015

– Wakil Bendahara Umum DPP KNPI 2015-2018

– Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI 2019-2022

 

Pos terkait