SATUMEDIA.ID – Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 membawa kita pada refleksi mendalam mengenai relevansi nilai persatuan di era modern. Lebih dari sekadar seremonial tahunan, ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk menggerakkan pembangunan regional.
Bagi Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebuah wilayah dengan potensi geografis dan demografis yang luar biasa, sumpah pemuda adalah bahan bakar utama untuk mengaktualisasikan peran pemuda sebagai subjek aktif, bukan sekadar penonton, di tengah arus pembangunan daerah.
Secara legal-formal, hak dan kewajiban pemuda telah dijamin oleh konstitusi melalui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Komitmen ini diperkuat di tingkat lokal melalui Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan.
Regulasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepemudaan yang mencakup tiga pilar utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Instrumen hukum ini seharusnya menjadi jaminan bahwa pemuda KBB memiliki ruang legal untuk bergerak dan menuntut hak fasilitas pembangunan yang inklusif.
Namun, untuk mengukur sejauh mana efektivitas regulasi ini bekerja, kita harus melihat potret objektif di lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui instrumen Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, terdapat lima domain krusial beserta indikatornya yang menjadi cerminan kondisi pemuda di daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat:
Domain IPP
Indikator Utama BPS / Kemenpora
Tantangan Nyata di Bandung Barat
1. Pendidikan & Pelatihan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi, rata-rata lama sekolah.
Masih rendahnya serapan pemuda KBB ke jenjang pendidikan tinggi pasca-SMA/SMK.
2. Kesehatan & Kesejahteraan
Persentase pemuda merokok, angka kesakitan, dan kesehatan mental.
Prevalensi merokok usia muda yang tinggi serta kerentanan stres psikologis.
3. Ketenagakerjaan & Kesempatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda.
Tingginya angka pengangguran akibat ketidaksesuaian (mismatch) keahlian dengan industri di Padalarang atau Batujajar.
4. Partisipasi & Kepemimpinan
Persentase pemuda dalam organisasi, kegiatan sosial, dan forum publik.
Rendahnya minat aktif di organisasi formal; pemuda cenderung pasif di luar media sosial.
5. Gender & Inklusi
Kesetaraan kesempatan pemuda perempuan dalam bidang ekonomi dan publik.
Kesenjangan upah dan keterbatasan akses ruang kepemimpinan bagi perempuan di tingkat desa.
Tantangan nyata ini berkejaran dengan momentum bonus demografi (2025–2030), di mana proporsi penduduk usia produktif Jawa Barat mendominasi struktur populasi. Bonus demografi adalah pisau bermata dua. Jika dikelola dengan buruk, KBB akan dihadapkan pada ledakan pengangguran pemuda yang memicu kemiskinan ekstrem dan kerawanan sosial.
Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, gelombang usia produktif ini merupakan kekuatan utama—modal sosial yang kreatif, adaptif terhadap teknologi digital, inovatif, dan kaya akan semangat gotong royong lokal.
Menghadapi paradoks ini, pemerintah daerah tidak boleh lagi menggunakan pendekatan konvensional. Solusi taktis yang mendesak adalah revitalisasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora KBB) harus menyinkronkan programnya dengan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem creative hub dan pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, seperti agrowisata di Lembang atau industri kreatif di Padalarang.
Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator modal dan inkubator bisnis bagi wirausaha muda, bukan sekadar penyelenggara seremonial pelatihan tanpa keberlanjutan.
Pada Hari Sumpah Pemuda 2026 ini, kita diingatkan kembali bahwa kemajuan Kabupaten Bandung Barat bertumpu pada pundak generasinya. Sumpah Pemuda bukan sekadar lembar sejarah, melainkan instruksi kerja.
Kolaborasi sinergis antara regulasi pemerintah yang berpihak pada pemuda dan gerakan mandiri pemuda yang progresif adalah kunci utama. Mari jadikan bonus demografi ini sebagai lompatan sejarah untuk membawa Bandung Barat keluar dari belenggu masalah ketenagakerjaan dan pendidikan, menuju daerah yang maju, inklusif.*
*Penulis Holid Nurjamil
(Aktivis Kepemudaan, Mantan Wakil Bendahara Umum DPP KNPI 2015-2018, Wakil Ketua DPD KNPI Jabar 2011-2014)
