SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melantik 118 pejabat serta menyerahkan surat keputusan penugasan kepada 112 guru sebagai kepala sekolah dalam upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (30/7/2026).
Pelantikan yang digelar di Ballroom Balai Gempungan, Kompleks Perkantoran KBB itu dipimpin langsung Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Sebanyak 118 pejabat yang dilantik terdiri atas dua pejabat pimpinan tinggi pratama, 56 pejabat administrator, dan 60 pejabat fungsional. Dari pejabat fungsional tersebut, sebanyak 25 merupakan tenaga kesehatan, dua guru, serta 33 tenaga teknis.
Dua pejabat pimpinan tinggi Pratama yaitu, Mochamad Ridwan bertukar posisi dengan Asep Dendih. Ridwan yang sebelumnya menjadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) bergeser menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang sebelumnya dijabat Asep Dendi.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga menugaskan 112 guru menjadi kepala sekolah sebagai bagian dari percepatan pemenuhan kebutuhan pimpinan di satuan pendidikan.
Jeje mengatakan, seluruh proses pelantikan dan penugasan tersebut telah dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen aparatur sipil negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jeje.
Meski demikian, ia mengakui kebutuhan kepala sekolah di Bandung Barat masih belum sepenuhnya terpenuhi. Saat ini masih terdapat sekitar 200 formasi kepala sekolah yang kosong sehingga pengisian akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan calon yang memenuhi persyaratan.
“Pemerintah daerah akan melanjutkan penugasan kepala sekolah secara bertahap agar kebutuhan kepemimpinan di setiap satuan pendidikan dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam arahannya kepada pejabat yang baru dilantik, Jeje mengingatkan agar jabatan tidak dipandang sebagai simbol kehormatan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut dia, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada tingginya jabatan, tetapi pada kemampuan menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan penuh tanggung jawab.
“Saya ingin seluruh pejabat menjadikan jabatan sebagai ruang pengabdian dan pembuktian melalui kinerja yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat,” ucapnya.
Jeje juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait promosi, mutasi, maupun pengangkatan jabatan dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi, kebutuhan pelayanan publik, dan pembangunan daerah, bukan untuk memenuhi kepentingan tertentu.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara secara konsisten, objektif, transparan, dan akuntabel agar setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensinya.
Selain menuntut kinerja dan integritas, Jeje menekankan pentingnya loyalitas aparatur. Namun, loyalitas yang dimaksud bukan kepada individu, melainkan kepada negara, amanah jabatan, visi pembangunan daerah, serta kepentingan masyarakat.
“Yang saya harapkan adalah loyalitas kepada organisasi dan kepentingan publik. Bekerjalah dengan benar, jaga integritas, dan jangan pernah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat juga akan memulai proses pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama dan 53 jabatan pengawas sebagai bagian dari penataan organisasi agar setiap posisi strategis diisi aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan sesuai kebutuhan.
Menutup arahannya, Jeje meminta seluruh ASN membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Ia mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak dipersulit maupun diperlambat.
“Masyarakat tidak menunggu alasan, tetapi menunggu hasil kerja nyata dari pemerintah. Karena itu, perkuat kolaborasi dan berikan pelayanan yang cepat, mudah, serta berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.*
