SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mendorong koperasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat agar tidak terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal maupun praktik bank emok.
Hal tersebut disampaikan Jeje saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi PKK Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 di Gumilang Regency Hotel, Rabu (26/8/2026).
Menurut Jeje, koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian keluarga karena dibangun dengan prinsip gotong royong dan kepentingan bersama.
“Koperasi jangan hanya dipandang sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi harus mampu menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa terjerat pinjaman yang justru membebani,” ujar Jeje.
Ia menilai keberadaan koperasi PKK semakin penting di tengah maraknya pinjaman online ilegal dan bank emok yang menyasar masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.
Jeje meminta koperasi UP2K PKK dapat memberikan layanan keuangan yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan anggota.
“Jadikan koperasi sebagai perisai finansial warga. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan modal akhirnya memilih pinjaman online ilegal atau bank emok karena tidak memiliki pilihan pembiayaan yang aman,” katanya.
Selain persoalan akses pembiayaan, Jeje menyoroti tata kelola koperasi yang dinilai masih menjadi tantangan. Menurut dia, lemahnya administrasi dan pencatatan keuangan dapat menghambat perkembangan koperasi, bahkan berpotensi membuat usaha berbasis komunitas tersebut gulung tikar.
Ia menegaskan, laporan keuangan yang tertib menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan kondisi koperasi dapat diketahui secara jelas.
“Kalau pencatatan keuangannya sehat, kita bisa mengetahui apakah koperasi benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Transparansi ini penting agar anggota tetap percaya,” ucapnya.
Jeje juga mendorong pengurus koperasi PKK mulai memanfaatkan teknologi sederhana untuk mendukung pembukuan. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan melalui telepon seluler dinilai dapat mempermudah pengurus sekaligus mengurangi kesalahan dalam pencatatan manual.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pengurus PKK tingkat kecamatan diminta melakukan pendampingan secara berkelanjutan hingga tingkat desa agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam pengelolaan koperasi.
“Ilmu yang diperoleh hari ini harus diterapkan. Jangan hanya selesai setelah pelatihan, tetapi harus ada pendampingan dan perbaikan tata kelola koperasi di masing-masing wilayah,” kata Jeje.*
