SATUMEDIA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupan dilakukan setelah ribuan dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan di wilayah masing-masing.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi merupakan persyaratan wajib bagi setiap dapur yang menjalankan program MBG.
“SLHS, sertifikasi laik higiene, dan pemenuhan standar sanitasi merupakan syarat mutlak dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis,” kata Sudaryono dalam siaran pers, Senin (7/9/2026).
Menurut Sudaryono, BGN melakukan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Dari 27.485 dapur yang tercatat sebelumnya, jumlah dapur yang ditetapkan sementara sebanyak 27.022 unit.
Dalam pembaruan data hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum mendaftarkan SLHS di dinas kesehatan setempat.
Sudaryono menegaskan, persoalan tersebut bukan karena pengajuan SLHS mereka ditolak atau persyaratannya belum lengkap.
Sebaliknya, ribuan dapur itu disebut belum melakukan proses pendaftaran SLHS sama sekali.
“Sebanyak 1.999 dapur ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Jadi, bukan sudah mendaftar tetapi persyaratannya belum terpenuhi,” ujarnya.
Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur tersebut.
Penutupan dilakukan sembari BGN melakukan investigasi untuk memastikan kondisi masing-masing dapur dan kepatuhannya terhadap standar yang diwajibkan dalam pelaksanaan MBG.
Berdasarkan pembagian wilayah, sebanyak 351 dapur yang ditutup berada di Wilayah 1.
Kemudian, 1.417 dapur berada di Wilayah 2 dan 231 dapur lainnya berada di Wilayah 3.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG tersebut ditutup untuk selanjutnya kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
BGN menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG.
Penutupan sementara dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat diproduksi melalui dapur yang memenuhi standar higiene dan sanitasi, sehingga kualitas serta keamanan pangan dalam program MBG tetap terjaga.*
