SATUMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto mempercepat rencana penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Kebijakan ini menyasar sekitar 164.000 sekolah negeri mulai dari jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penerapan pendidikan gratis, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pendidikan gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangannya yang dikutip dari laman Seskab, Jumat (25/9/2026).
Tak berhenti di pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan skema pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Teddy menyebut pemerintah akan mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah dalam dua hingga empat pekan mendatang.
Skema tersebut nantinya mencakup sejumlah komponen biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujar Teddy.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perhatian terhadap pendidikan berbasis pesantren.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.
Pembentukan direktorat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan pendidikan pesantren sekaligus memastikan jalur pendidikan tersebut mendapat dukungan dalam kebijakan pendidikan nasional.
Teddy mengatakan, rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata Teddy.*
