SATUMEDIA.ID – Pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman. Saat ini, upaya pembenahan difokuskan pada kelancaran distribusi ke sejumlah daerah, terutama Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang mengalami kendala pengiriman.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, cadangan Pertalite (RON 90) secara nasional berada pada kisaran 16-18 hari. Sementara itu, cadangan jenis BBM lainnya tersedia untuk lebih dari 20 hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil setelah memimpin rapat koordinasi di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Menurut Bahlil, ketersediaan BBM nasional masih memenuhi standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, persoalan utama yang perlu segera ditangani saat ini bukan terletak pada jumlah cadangan, melainkan kelancaran penyalurannya ke masyarakat.
“Cadangan nasional kita berada di kisaran 16-18 hari. Jadi, dari sisi stok tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang yang harus kita pastikan adalah distribusinya berjalan lancar,” ujar Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (21/10/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Namun, sebagian kebutuhan Pertalite nasional masih dipenuhi melalui impor.
Bahlil menjelaskan, gangguan distribusi BBM yang sempat terjadi di Bali menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut dari Jawa sebelumnya menyebabkan persediaan BBM di wilayah tersebut menyusut hingga hanya cukup untuk 3-4 hari.
Untuk mengatasi persoalan itu, jumlah kapal pengangkut ditambah sehingga cadangan BBM di Bali kembali meningkat menjadi sekitar 11-12 hari.
Bahlil menilai gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis dalam pengelolaan arus logistik Pertamina. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan masalah distribusi merupakan tanggung jawab bersama.
“Apa pun kendalanya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Selain Bali, pemerintah juga mengevaluasi hambatan distribusi BBM di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Utama Pertamina melaporkan adanya kendala pengiriman BBM yang selama ini mengandalkan kapal untuk melintasi jalur sungai.
Sebagian sungai mengalami pendangkalan akibat kondisi cuaca sehingga kapal pengangkut berukuran besar tidak dapat melintas seperti biasanya.
Akibatnya, pengiriman BBM harus dialihkan melalui jalur darat. Perubahan moda transportasi tersebut berpotensi memperpanjang waktu tempuh pengiriman ke sejumlah wilayah.
Pemerintah pun meminta agar persoalan logistik tersebut segera ditangani supaya tidak berdampak pada ketersediaan BBM di tingkat konsumen.
“Kita akan berupaya maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini tidak kembali terjadi,” ujar Bahlil.
Untuk mengantisipasi gangguan serupa, Bahlil meminta Pertamina memperkuat armada pengangkut BBM, terutama untuk mendukung distribusi antardaerah.
Penambahan armada kapal yang telah dilakukan di Bali menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mempercepat pemulihan pasokan. Upaya tersebut turut membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemerintah berharap penguatan armada dan perbaikan jalur logistik dapat mencegah keterlambatan pasokan, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan bergantung pada jalur transportasi tertentu.
Dengan cadangan nasional yang disebut masih mencukupi, pemerintah kini berupaya memastikan distribusi BBM berlangsung lebih efektif agar kebutuhan energi masyarakat di berbagai daerah tetap terpenuhi.*
