SATUMEDIA.ID – Melimpahnya cadangan nikel Indonesia belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi industri pertambangan nasional. Pasalnya, produksi yang terus meningkat justru memicu kelebihan pasokan di pasar global dan membuat harga komoditas tersebut tertekan.
Pemerintah kini bersiap mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengendalikan produksi nikel melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga nikel saat ini berada di kisaran 15.800 dollar AS per ton. Angka tersebut sudah berada di bawah level 16.000 dollar AS per ton akibat pasokan yang melampaui kebutuhan pasar.
Bahlil mengungkapkan, kebutuhan nikel dunia setiap tahun hanya sekitar 3,5 juta ton. Namun, kondisi pasar saat ini mengalami kelebihan pasokan hingga hampir 800.000 ton.
“Produksi yang berlebihan menjadi penyebab utama harga nikel tidak berada pada level yang diharapkan,” kata Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (5/11/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut harus segera direspons agar Indonesia tidak terus dirugikan oleh melimpahnya pasokan. Para pengusaha tambang diminta menyesuaikan tingkat produksi dengan kebutuhan pasar, bukan sekadar mengejar volume penjualan.
Bahlil juga mengingatkan adanya potensi negara lain memanfaatkan kondisi kelebihan pasokan nikel Indonesia. Ketika harga sedang rendah, mereka bisa membeli dalam jumlah besar untuk disimpan dan kembali menjualnya saat harga komoditas tersebut meningkat.
Karena itu, pemerintah akan memperketat pengaturan produksi melalui RKAB. Bahlil mengakui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan penolakan dari kalangan industri pertambangan.
Ia menegaskan, pengelolaan kekayaan mineral tidak semestinya hanya mengejar keuntungan sesaat. Berbeda dengan komoditas perkebunan yang dapat ditanam kembali, sumber daya mineral memiliki keterbatasan karena tidak dapat diperbarui setelah ditambang.
Bahlil meminta seluruh pihak mempertimbangkan nilai ekonomi jangka panjang sebelum menguras cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.
“Kalau hari ini harganya belum bagus, tidak perlu dipaksakan untuk dijual. Kita harus memikirkan kepentingan generasi mendatang agar mereka juga bisa menikmati kekayaan sumber daya alam dengan harga yang lebih baik,” ujarnya.
Pengendalian produksi, lanjut Bahlil, bukan hal baru bagi pemerintah. Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan pada komoditas batu bara melalui pengaturan kuota produksi dalam RKAB.
Hasilnya, produksi batu bara mengalami penyesuaian, sementara harga dan penerimaan negara justru menunjukkan peningkatan.
Selain membatasi produksi, pemerintah juga ingin meningkatkan nilai tambah nikel melalui pendalaman hilirisasi. Pengembangan industri pengolahan diharapkan tidak berhenti pada produk antara atau setengah jadi, tetapi mampu menghasilkan produk akhir.
Dengan kombinasi pengaturan pasokan dan penguatan hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia memiliki posisi tawar lebih baik di pasar global. Kekayaan nikel nasional pun diharapkan tidak habis dieksploitasi ketika harga sedang rendah, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.*
