Rega Wiguna: Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih Harus Dimulai dengan Pemahaman Regulasi

Sebanyak 30 Orang pengurus/ pengawas KDMP dari 15 Desa di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah mengikuti rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pengawasan KDMP Tahun 2026 di Ngamprah, Rabu (4/11/2026).(Istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai memperkuat kapasitas pengawasan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui pelatihan teknis penyusunan laporan pengawasan. Sebanyak 30 pengurus dan pengawas koperasi dari 15 desa di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah mengikuti kegiatan tersebut, Rabu (4/11/2026).

Bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola dan mekanisme pengawasan koperasi.

Kegiatan tersebut juga menjadi pilot project Smart Pepeling Corporate University (CorpU), sekaligus bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II yang digagas Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna, S.STP., M.I.P.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Ahmad Fauzan Azima.

Kalaksa BPBD Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna mengatakan, keberadaan pengawas memiliki peran penting untuk memastikan operasional KDMP berjalan sesuai regulasi. Karena itu, para pengurus dan pengawas perlu memahami secara menyeluruh fungsi serta tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.

Ia menegaskan, pelatihan tersebut harus menghasilkan peningkatan kompetensi, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas.

“Peserta harus mampu memahami aturan yang menjadi dasar pengelolaan koperasi, termasuk bagaimana menjalankan fungsi pengawasan dan mempertanggungjawabkan hasilnya melalui laporan yang tepat,” ujar Rega.

Materi yang diberikan mencakup kebijakan dan regulasi perkoperasian, konsep serta ruang lingkup pengawasan, metode pemeriksaan, teknik pengumpulan bukti, analisis temuan, hingga penyusunan laporan hasil pengawasan.

Menurut Rega, peserta merupakan pengurus dan pengawas yang telah ditetapkan serta direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.

Untuk memperkaya pemahaman, BKPSDM menghadirkan narasumber dari Widyaiswara BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut memberikan sertifikat keikutsertaan dengan bobot empat jam pelajaran (JP).

Rega berharap, pembekalan ini dapat mendorong para pengawas KDMP bekerja lebih profesional, terutama dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan dan menyusun laporan pengawasan secara akuntabel.

Dengan demikian, fungsi pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kualitas tata kelola dan keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih

“Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta bimbingan teknis dapat segera beradaptasi dan
memahami baik itu konsep/ motode dalam pelaporan serta pengawasan dilapangan sekaligus
meningkatkan kualitas pengawasan yang profesional dan kompeten,” pungkasnya.*

 

Pos terkait