SATUMEDIA.ID – Persoalan infrastruktur lingkungan, sarana ibadah, posyandu, hingga ancaman banjir menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, kepada Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pither Tjuandys, saat menggelar reses, Rabu (4/11/2026).
Reses hari pertama tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Kompleks BTN Pusdik Ajen RW 03 dan Kampung Pangragajian RW 009, Desa Kayuambon.
Bagi Pither, pemilihan Kayuambon sebagai lokasi awal reses bukan tanpa alasan. Dia ingin memastikan sejumlah aspirasi yang pernah disampaikan masyarakat pada pertemuan sebelumnya benar-benar berujung pada realisasi pembangunan.
Salah satu yang segera diwujudkan adalah pembangunan jalan di dua wilayah RW. Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan dalam satu hingga dua pekan ke depan dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 200 juta.
Pither mengatakan, kepastian pembangunan itu menjadi salah satu bentuk tindak lanjut atas kepercayaan masyarakat yang telah menyampaikan kebutuhan mereka melalui kegiatan reses.
“Usulan warga Kayuambon dari pertemuan sebelumnya sudah masuk tahap realisasi. Dalam waktu dekat, dua titik jalan akan mulai dibangun dengan dukungan anggaran masing-masing Rp 200 juta,” ujar Pither seusai menemui warga.
Meski demikian, agenda reses kali ini juga diarahkan untuk menginventarisasi kebutuhan masyarakat yang akan diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan 2027.
Dari berbagai masukan yang diterima, warga menginginkan perhatian terhadap tiga persoalan, yaitu kondisi sarana ibadah, drainase lingkungan, serta gedung Posyandu yang mengalami kerusakan.
Menurut Pither, kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan fasilitas pelayanan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Dia menegaskan, pengajuan program pembangunan harus mengikuti mekanisme melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), misalnya, perlu memiliki akun tersendiri untuk mengusulkan bantuan bagi sarana ibadah.
Dengan mekanisme tersebut, proses pengajuan bantuan diharapkan lebih tertib. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada pengurus DKM agar persyaratan administrasi dan teknis dapat dipenuhi.
Selain persoalan di Kayuambon, Pither menerima laporan mengenai perkembangan penanganan banjir di kawasan Lembang.
Warga menyebut genangan air di depan kawasan Panorama sudah tidak lagi terjadi. Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai karena aliran air justru mengarah ke kawasan Sespim.
Pither menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kapasitas dan konstruksi saluran air di kawasan itu.
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada drainase. Jembatan yang menjadi bagian dari jalur aliran air juga perlu diperlebar dan diluruskan. Selain itu, pepohonan yang menghambat arus air harus ditata agar tidak memperburuk kondisi saat hujan deras.
“Penanganan di kawasan itu sudah dilakukan, tetapi masih ada masukan agar pekerjaan diperluas. Jangan sampai genangan di satu lokasi teratasi, sementara dampaknya justru dirasakan warga di kawasan lain,” kata dia.
Pither berharap penanganan banjir di Lembang dilakukan secara lebih komprehensif sehingga persoalan aliran air tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.*
