SATUMEDIA.ID – Gedung baru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tengah dibangun ternyata masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Di balik bangunannya yang terlihat megah, fasilitas penunjang operasional justru belum sepenuhnya tersedia.
Kondisi tersebut terungkap saat Komisi III DPRD KBB meninjau langsung pembangunan Gedung Damkar tahap kedua, Jumat (13/11/2026). Meski proyek yang dibiayai APBD 2026 itu ditargetkan rampung pada 3 Desember mendatang, sejumlah kebutuhan penting dinilai belum terakomodasi.
Persoalan tidak hanya menyangkut kelengkapan fasilitas di dalam gedung, tetapi juga infrastruktur luar bangunan. Mulai dari akses jalan, kolam penampungan air, rumah pompa, hingga saluran drainase masih membutuhkan penyelesaian.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, keberhasilan pembangunan gedung tidak semestinya hanya diukur dari selesainya konstruksi fisik. Kesiapan seluruh fasilitas pendukung juga harus menjadi perhatian agar bangunan tersebut dapat langsung difungsikan.
“Fungsi gedung Damkar berbeda dengan gedung perkantoran biasa. Akses kendaraan harus benar-benar diperhitungkan, terutama jalur keluar menuju jalan utama. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, armada justru terhambat karena aksesnya tidak memadai,” ujar Pither saat peninjauan.
Menurut dia, kecepatan petugas mencapai lokasi kejadian merupakan salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran maupun operasi penyelamatan. Karena itu, akses jalan yang terhubung langsung dengan jalur utama harus menjadi prioritas.
Selain akses kendaraan, Pither juga menyoroti kondisi fasilitas di dalam gedung. Sejumlah ruangan belum dilengkapi perabotan yang memadai sehingga masih membutuhkan pengadaan inventaris baru.
“Kalau dilihat dari luar memang bangunannya sudah bagus. Namun, ketika masuk ke dalam, masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Perlengkapan kerja seperti meja dan kursi juga belum mencukupi karena sebagian masih menggunakan inventaris dari tempat lama,” katanya.
Ia mengingatkan, kelengkapan sarana kerja tidak boleh dikesampingkan karena gedung tersebut nantinya menjadi pusat aktivitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pither juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran pada 2027 untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan pendukung yang belum terselesaikan dalam pembangunan tahap kedua.
Menurut dia, Dinas Damkar perlu segera menyusun daftar kebutuhan beserta perencanaan teknisnya. Usulan tersebut kemudian harus disampaikan kepada Komisi I DPRD KBB yang menjadi mitra kerja dinas tersebut.
“Jangan menunggu sampai pembahasan anggaran berjalan. Dinas Damkar sebaiknya segera menyampaikan kebutuhan pembangunan lanjutan kepada Komisi I agar bisa diperjuangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran,” ucapnya.
Ia berharap koordinasi antarkomisi dapat membuka peluang penambahan anggaran sehingga fasilitas yang belum tersedia tidak terus tertunda.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB Siti Aminah Anshoriah mengungkapkan, masih ada beberapa infrastruktur penting yang harus diselesaikan agar gedung tersebut dapat beroperasi secara optimal.
Salah satunya adalah kolam penampungan air yang pengerjaannya saat ini baru mencapai sekitar 50 persen.
Padahal, keberadaan kolam tersebut sangat penting untuk menunjang pasokan air bagi kendaraan pemadam kebakaran. Selain menyelesaikan kolam utama, pihaknya masih membutuhkan kolam saringan dan rumah pompa.
“Kolam penampungan yang dibangun sekarang belum selesai seluruhnya. Kami masih membutuhkan fasilitas penyaringan air dan rumah pompa supaya sistem penyediaan air bisa berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan armada pemadam,” kata Siti.
Tak hanya fasilitas pemadaman, Siti juga meminta pembangunan drainase di sekitar kawasan gedung menjadi perhatian serius.
Ia menjelaskan, kondisi lahan gedung yang posisinya lebih tinggi dibandingkan permukiman warga di sekitarnya berpotensi menyebabkan limpasan air hujan mengarah ke kawasan tempat tinggal penduduk.
“Saluran drainase di area gedung sampai sekarang belum tersedia. Ini harus menjadi pekerjaan yang diprioritaskan karena tanpa saluran pembuangan yang memadai, air hujan berisiko mengalir ke permukiman warga yang berada di bawah kawasan gedung,” ujarnya.
Siti berharap pembangunan saluran drainase dapat direalisasikan pada 2027 bersamaan dengan penyelesaian fasilitas penunjang lainnya.
Dengan demikian, penyelesaian Gedung Damkar KBB tidak berhenti pada rampungnya bangunan fisik. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas operasional juga harus dipastikan agar gedung tersebut benar-benar mampu mendukung kecepatan dan kualitas pelayanan pemadam kebakaran serta penyelamatan di Bandung Barat.*
