SATUMEDIA.ID – Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan armada pemadam kebakaran menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Target pemenuhan sarana pelayanan kebakaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih jauh dari kondisi nyata di lapangan.
Berdasarkan standar kebutuhan dalam RPJMD, Kabupaten Bandung Barat idealnya memiliki sedikitnya 32 unit kendaraan pemadam kebakaran. Jumlah tersebut diperlukan untuk mendukung pelayanan di 16 kecamatan, dengan kebutuhan minimal dua unit armada di setiap kecamatan.
Namun, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) KBB saat ini hanya memiliki sembilan unit kendaraan operasional. Armada tersebut harus dibagi untuk mendukung pelayanan di tujuh pos sektor yang menjangkau wilayah KBB.
Kondisi ini memperlihatkan besarnya pekerjaan pemerintah daerah dalam memenuhi target pembangunan, terutama pada sektor pelayanan publik dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.
Kepala Diskarmat KBB Siti Aminah Anshoriah mengatakan, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan pelayanan pemadaman dan penyelamatan secara optimal.
“Untuk mencapai angka ideal tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sekarang kami optimalkan armada yang ada saja dulu,” ujar Siti, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengungkapkan, seluruh armada damkar merupakan pengadaan setelah Kabupaten Bandung Barat terbentuk. Rinciannya, dua pengadaan tahun 2010, dua pengadaan tahun 2015, empat pengadaan tahun 2022, dan satu pengadaan tahun 2025.
“Pada tahun 2022 mendapatkan tambahan kendaraan. Terdiri dari dua unit fire truck, satu unit kendaraan penyelamatan (rescue), serta satu unit kendaraan pemasok air (water supply),” sebutnya.
Meski demikian, tambahan empat kendaraan tersebut belum mampu menutup kesenjangan kebutuhan armada pemadam kebakaran di seluruh wilayah Bandung Barat.
Diskarmat juga memiliki kendaraan pemadam berukuran kecil dengan kapasitas tangki 1.000 liter. Armada tersebut ditempatkan di wilayah Parongpong untuk menjangkau kawasan permukiman dengan akses jalan sempit yang sulit dilalui kendaraan besar.
Akan tetapi, kapasitas tangki yang terbatas membuat kendaraan tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa dukungan armada lain.
Dalam kondisi pemadaman kebakaran, persediaan air pada kendaraan berkapasitas 1.000 liter itu diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 menit. Karena itu, mobil pemadam berukuran kecil tetap membutuhkan kendaraan tangki berkapasitas besar untuk memasok air.
“Keberadaan armada kecil memang membantu petugas menjangkau gang dan jalan lingkungan yang sempit. Namun, kapasitas airnya sangat terbatas sehingga harus selalu didukung kendaraan pemasok air berukuran besar,” kata Siti.
Persoalan Diskarmat KBB tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kendaraan, tetapi juga kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Siti menyebutkan, jumlah personel yang semula tercatat sebanyak 168 orang kini berkurang menjadi 158 orang. Penurunan tersebut terjadi karena sejumlah pegawai memasuki masa pensiun dan sebagian lainnya mengundurkan diri.
Jumlah itu dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan pemadam kebakaran di wilayah yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.
Mengacu pada rasio pelayanan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), kebutuhan personel pemadam kebakaran idealnya satu orang untuk setiap 5.000 penduduk.
Dengan perbandingan tersebut, KBB membutuhkan sekitar 300 hingga 350 personel agar pelayanan pemadaman dan penyelamatan dapat berjalan lebih optimal.
“Artinya, jumlah petugas yang tersedia saat ini masih terpaut cukup jauh dari kebutuhan ideal,” ujarnya.
Siti menilai, pemenuhan target pembangunan dalam RPJMD perlu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan Diskarmat, baik melalui penambahan armada maupun personel.
Selain itu, pemerataan pos sektor pemadam kebakaran di setiap kecamatan juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat waktu tanggap ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.
Menurut dia, keberadaan armada dan personel yang memadai di setiap wilayah akan memperkuat jangkauan pelayanan sekaligus mengurangi risiko keterlambatan penanganan.
Dengan demikian, target dalam RPJMD tidak cukup hanya menjadi perencanaan pembangunan, tetapi perlu diwujudkan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga operasional agar keselamatan masyarakat Bandung Barat lebih terjamin.*
