Sarimukti Terancam Tutup, DPRD KBB Minta 16 Kecamatan Punya Skema Pengelolaan Sampah

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys.(Dicky Mawardi/Satumedia).**

SATUMEDIA.ID – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti ancaman penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang hingga kini masih menjadi tumpuan pengelolaan sampah sejumlah daerah di Bandung Raya.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB mengenai ancaman tersebut.

Pasalnya, fasilitas pengolahan sampah regional di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPST) Legoknangka hingga kini belum beroperasi. Kondisi itu menimbulkan persoalan baru terkait lokasi pembuangan sampah apabila TPA Sarimukti benar-benar ditutup.

“Kalau Sarimukti ditutup sementara Legoknangka belum berjalan, sampah mau dibawa ke mana? Ini yang harus kita antisipasi sejak sekarang,” ujar Pither di Lembang, Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, salah satu langkah yang disiapkan adalah pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. DPRD KBB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk kebutuhan tersebut.

Selain pembebasan lahan, Komisi III juga meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis pembangunan fasilitas pada 2027.

Pither menjelaskan, kepastian kepemilikan lahan menjadi salah satu syarat penting agar pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

“Kalau kita bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap membantu sarana dan prasarananya. Karena itu, pembebasan lahan harus segera dipersiapkan,” katanya.

Sementara itu, menghadapi penutupan Sarimukti yang semakin dekat, Pither berharap agar 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat mulai menyiapkan tempat pembuangan sementara di wilayah masing-masing.

“Pembahasan skema teknis akan dilakukan segera setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup pulang dari Jepang agar sampah tidak menumpuk di jalanan saat Sarimukti berhenti beroperasi,” imbuhnya.*

Pos terkait