SATUMEDIA.ID – Inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkap kondisi memprihatinkan armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dari total 48 kendaraan, sebanyak 17 unit ditemukan mengalami kerusakan berat dan dinilai sudah tidak layak beroperasi.
Temuan tersebut terungkap saat Komisi III DPRD KBB meninjau langsung kondisi kendaraan operasional di UPT Kebersihan DLH KBB, Jumat (13/11/2026).
Kerusakan yang ditemukan tidak hanya menyangkut komponen ringan, tetapi juga bagian vital kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengemudi.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, hasil pemeriksaan di lapangan diperkuat oleh keterangan para pengemudi yang setiap hari menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut sampah.
“Dari 48 armada pengangkut sampah, ada 17 kendaraan yang kondisinya sudah rusak berat. Ini bukan sekadar persoalan kendaraan tua, tetapi sudah menyangkut kelayakan dan keamanan operasional,” ujar Pither saat ditemui di UPT Kebersihan KBB.
Berdasarkan laporan para pengemudi, kerusakan terjadi pada sejumlah komponen penting, mulai dari sistem pengereman, mesin, bak penampung, hingga persneling.
Bahkan, terdapat kendaraan yang harus diakali menggunakan ikatan agar masih bisa dijalankan.
“Ada kendaraan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa bagian harus diikat supaya armada tersebut masih bisa bergerak,” ungkapnya.
Pither menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena para pengemudi harus bekerja menggunakan kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
“Keselamatan petugas harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai mereka dipaksa menjalankan kendaraan yang secara teknis sudah tidak memenuhi kelayakan. Selain membahayakan pengemudi, kondisi ini juga membuat pelayanan kebersihan tidak maksimal,” katanya.
Menurut Pither, temuan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi pengelolaan armada kebersihan, bukan sekadar melakukan perbaikan sementara terhadap kendaraan yang sudah tidak produktif.
Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan DLH KBB Imam Fauzi mengatakan, pihaknya bersama DPRD telah membahas langkah pembenahan untuk mengatasi persoalan kendaraan operasional tersebut.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah mengubah mekanisme pemenuhan armada mulai 2027. DLH KBB tidak lagi mengandalkan pembelian kendaraan baru, melainkan menggunakan sistem sewa.
“Mulai perencanaan anggaran 2027, kebutuhan kendaraan operasional akan dipenuhi melalui skema penyewaan. Jadi, tidak ada lagi alokasi untuk membeli unit kendaraan baru,” kata Imam.
Sebanyak 17 kendaraan yang mengalami kerusakan berat akan dihentikan operasionalnya. Untuk menggantikan armada tersebut, DLH KBB merencanakan penyewaan 10 unit kendaraan baru pada 2027.
Imam menjelaskan, buruknya kondisi kendaraan selama ini berpengaruh langsung terhadap produktivitas pengangkutan sampah.
Dalam kondisi normal, satu armada mampu melakukan hingga lima kali ritasi atau perjalanan pengangkutan dalam sehari. Namun, kendaraan yang mengalami kerusakan berat terkadang hanya sanggup menyelesaikan satu kali ritasi.
“Penurunan kemampuan armada ini cukup signifikan. Kendaraan yang seharusnya bisa melayani lima perjalanan dalam sehari, dalam kondisi rusak berat terkadang hanya mampu mengangkut sampah satu kali,” ujarnya.
Akibatnya, kapasitas pengangkutan sampah menurun, sementara waktu operasional menjadi lebih panjang karena kendaraan kerap mengalami gangguan teknis.
Kondisi tersebut turut memicu keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Bandung Barat akibat pengangkutan sampah yang tidak berjalan sesuai jadwal.
“Ketika jumlah perjalanan berkurang, otomatis sampah yang bisa diangkut juga semakin sedikit. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat karena penanganan sampah menjadi terlambat,” tutur Imam.
Melalui penghentian operasional 17 kendaraan rusak dan penerapan sistem sewa, DLH KBB berharap produktivitas armada kembali meningkat. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menekan beban pemeliharaan kendaraan lama yang selama ini menyerap anggaran, tetapi tidak lagi mampu menunjang pelayanan kebersihan secara optimal.*
