SATUMEDIA.ID – Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
Mulai dari kerusakan jalan, saluran drainase yang tersumbat, hingga keterbatasan fasilitas umum berupa kantor RW dan gedung Posyandu menjadi aspirasi yang disampaikan warga kepada Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys.
Berbagai persoalan tersebut terungkap saat Pither melaksanakan kegiatan reses di tiga wilayah, yakni Desa Sukajaya, Desa Wangunsari RW 12, dan Desa Pagerwangi.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan pembangunan yang akan diperjuangkan dalam penyusunan prioritas anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2027.
Pither mengatakan, dari sejumlah usulan yang diterima, Desa Pagerwangi menjadi salah satu wilayah yang sudah memiliki gambaran kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pembangunan.
“Dari tiga lokasi yang kami datangi, ada dua titik di Desa Pagerwangi yang usulan pembangunannya sudah memiliki perkiraan kebutuhan biaya. Ini menjadi salah satu catatan penting dari hasil reses kali ini,” ujar Pither, Kamis (5/11/2026).
Dia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk melanjutkan penanganan salah satu ruas jalan di Desa Pagerwangi diperkirakan mencapai Rp 400 juta pada 2027.
Sementara itu, total nilai usulan program melalui dana pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diproyeksikan dapat dilaksanakan pada periode berjalan mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.
“Perkiraan anggaran tersebut belum menjadi angka final. Kami masih menunggu pemeriksaan dari dinas teknis untuk menghitung kebutuhan pekerjaan secara terperinci, sehingga dana yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Pither menjelaskan, proses verifikasi teknis menjadi tahapan penting sebelum usulan tersebut diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Pasalnya, kebutuhan biaya pembangunan harus dihitung berdasarkan tingkat kerusakan, volume pekerjaan, serta kondisi lokasi yang akan ditangani.
Di sisi lain, Pither mengakui, menghimpun aspirasi masyarakat bukan satu-satunya tantangan. Persoalan berikutnya adalah menentukan usulan mana yang paling mendesak dan memungkinkan untuk dimasukkan dalam prioritas APBD KBB 2027.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu harus kita perjuangkan. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan tingkat urgensinya. Apalagi, pembangunan kantor RW maupun Posyandu masih harus dipastikan terlebih dahulu status lahannya,” tuturnya.
Selain itu, perbaikan jalan dan drainase juga membutuhkan survei lapangan agar besaran anggaran yang diajukan tidak melampaui kebutuhan pekerjaan sebenarnya.
Meski demikian, Pither memastikan Komisi III DPRD KBB akan mengawal aspirasi masyarakat hingga masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan.
Menurut dia, pendampingan diperlukan agar setiap usulan memiliki dokumen pendukung yang memadai dan dapat diproses dalam pembahasan anggaran bersama pihak eksekutif.
“Kami tidak ingin aspirasi yang sudah disampaikan warga berhenti hanya menjadi catatan saat reses. Karena itu, masyarakat akan kami dampingi untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan agar usulannya bisa diperjuangkan secara bertahap,” ujarnya.
Kesenjangan kesiapan usulan antar-desa
Dalam kegiatan reses tersebut, Pither juga menemukan adanya perbedaan kesiapan usulan pembangunan antara Desa Pagerwangi dengan Desa Sukajaya dan Desa Wangunsari RW 12.
Di Pagerwangi, beberapa kebutuhan pembangunan sudah memiliki gambaran perkiraan pembiayaan. Sementara itu, dua desa lainnya belum mempunyai perhitungan anggaran resmi untuk usulan perbaikan jalan dan drainase.
Pither menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar aspirasi masyarakat di Sukajaya dan Wangunsari tidak tertinggal dalam proses penyusunan program pembangunan daerah.
“Jangan sampai karena belum ada perhitungan anggaran, kebutuhan warga di Sukajaya dan Wangunsari justru tidak terakomodasi. Semua desa harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan pembangunannya,” ungkapnya.
Untuk itu, dia akan mendorong tim teknis pemerintah kabupaten turun langsung melakukan survei ke kedua desa tersebut sebelum akhir 2026.
Hasil survei nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran sekaligus memperjelas skala prioritas pembangunan yang akan diajukan.
“Dengan adanya survei dari dinas terkait, kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya dan menghitung kebutuhan pembiayaannya. Harapannya, seluruh aspirasi yang masuk dari tiga desa ini bisa diproses dan diperjuangkan dalam perencanaan anggaran 2027,” pungkasnya.*
