SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pedagang kaki lima (PKL) masih diperbolehkan menjalankan aktivitas perdagangan di ruang publik. Namun, para pedagang harus mematuhi empat ketentuan agar keberadaan mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Farhan menegaskan, kebijakan penataan PKL bukan bertujuan menutup kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah. Pemerintah Kota Bandung justru ingin memastikan kegiatan ekonomi tetap berlangsung tanpa menghilangkan fungsi fasilitas umum.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri kegiatan Shalat Jumat Keliling (Jumaahan) di Masjid Miftahul Jannah, RW 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Farhan, penggunaan ruang publik untuk berdagang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pada dasarnya masyarakat tetap boleh berjualan. Hanya saja, ada empat persyaratan yang mesti dipenuhi supaya aktivitas tersebut tidak mengganggu pemanfaatan ruang publik,” kata Farhan.
Salah satu aturan yang harus diperhatikan adalah larangan mendirikan bangunan permanen ataupun semi permanen untuk kegiatan usaha.
Selain itu, PKL wajib menjaga kebersihan lokasi dengan memastikan area yang digunakan tetap bersih saat mulai berjualan maupun setelah meninggalkan tempat.
Ketentuan lainnya berkaitan dengan durasi berjualan. Pemerintah membatasi waktu operasional maksimal 12 jam agar ruang publik tidak berubah menjadi area usaha yang dikuasai secara sepihak.
Farhan menjelaskan, pembatasan tersebut penting karena fasilitas umum merupakan aset bersama yang hak pemanfaatannya harus tetap terbuka bagi seluruh warga.
“Kalau pedagang membangun tempat usaha secara permanen atau semi permanen, lama-kelamaan lokasi tersebut bisa dianggap sebagai milik mereka. Padahal, ruang itu disediakan untuk kepentingan publik. Karena itu, waktu penggunaannya juga dibatasi paling lama 12 jam,” ujarnya.
Farhan mengatakan, penataan PKL tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan penertiban. Pemerintah perlu melalui sejumlah tahapan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan persoalan nyata di lapangan.
Pada tahun pertama kepemimpinannya, Pemkot Bandung memilih mengumpulkan aspirasi masyarakat sekaligus memetakan kondisi aktivitas perdagangan di berbagai lokasi.
Hasil pemetaan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi sebelum mengambil langkah penertiban.
Farhan menyebut, pemerintah perlu mengetahui kondisi para pedagang, dampak keberadaan mereka terhadap lingkungan sekitar, serta alternatif penyelesaian yang bisa ditempuh.
Ia pun mengajak masyarakat, terutama pengurus RW dan perangkat kelurahan, turut membantu pemerintah mengawasi pelaksanaan aturan. Para pedagang diharapkan mendapat pengingat dari lingkungan sekitar agar tidak menggunakan fasilitas umum secara berlebihan.
Setelah penertiban dilakukan, Pemkot Bandung juga harus memastikan fungsi ruang publik kembali seperti semula. Pengawasan diperlukan agar ketentuan yang sudah ditetapkan tidak hanya berlaku sesaat.
Farhan berharap penataan tersebut mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan usaha sekaligus menjamin hak warga lain dalam menikmati fasilitas umum.
Dengan begitu, aktivitas ekonomi PKL dan kepentingan masyarakat dalam menggunakan ruang publik dapat berjalan beriringan.*
