SATUMEDIA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa kerja sama publikasi untuk menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penegasan tersebut disampaikan KKP menyusul perhatian dan masukan masyarakat terkait kerja sama publikasi yang belakangan menjadi sorotan.
KKP menyatakan, masukan publik tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui keterangan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP menjelaskan bahwa publikasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program prioritas.
“Dalam pelaksanaannya, KKP menerapkan strategi komunikasi melalui berbagai platform. Penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan pemengaruh atau influencer, tetapi juga melibatkan media massa, mulai dari media cetak, televisi, hingga media digital,” tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Selasa (10/11/2026).
Strategi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah sehingga berbagai program KKP dapat diketahui masyarakat di seluruh Indonesia.
KKP juga menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator. Di antaranya jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), jangkauan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah.
Pertimbangan tersebut dinilai penting karena program-program KKP memiliki cakupan nasional sehingga membutuhkan strategi penyampaian informasi yang mampu menjangkau masyarakat dengan karakteristik berbeda.
Adapun kerja sama publikasi dilaksanakan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam skema tersebut, perusahaan mitra memanfaatkan jaringan distribusi serta berkolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Setiap kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat interaksi yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam menyampaikan informasi.
KKP menilai, pelibatan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan dan preferensi berbeda dalam mengakses informasi.
Dengan pendekatan tersebut, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas kementerian diharapkan dapat disampaikan secara lebih relevan dan menjangkau khalayak yang lebih luas.
KKP memastikan akan terus mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik dengan memperhatikan masukan masyarakat.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, dua kementerian pemerintah menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan ini mencuat ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara. Namun, berdasarkan penelusuran ICW, anggaran belasan miliar rupiah justru dialokasikan untuk membiayai sejumlah kegiatan promosi yang melibatkan perusahaan tersebut.
Dalam siaran persnya yang dikutip Selasa (10/11/2026), ICW menyebut total nilai pengadaan yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002 atau hampir Rp14,7 miliar.
ICW mengidentifikasi delapan paket pengadaan berdasarkan data realisasi belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 yang tersedia di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berbagai layanan yang dibeli pemerintah mencakup publikasi di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara tertentu.
Dua instansi yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026.*
