SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan bagi 206 pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi dari sejumlah ruas jalan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui pembebasan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan bagi para pedagang yang bersedia pindah ke pasar resmi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlancar penataan kawasan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para PKL.
Persetujuan itu disampaikan Pramono setelah memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah penataan PKL yang selama ini menggunakan badan jalan untuk berjualan.
Sebanyak 206 PKL yang beraktivitas di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah didata untuk dipindahkan.
Nantinya, Perumda Pasar Jaya akan menyediakan tempat berjualan bagi mereka di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama.
“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang membidangi UMKM, serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Kebayoran Lama segera menindaklanjuti rencana relokasi tersebut.
Menurut Pramono, penataan PKL diperlukan untuk mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, serta memastikan kendaraan darurat dapat melintas tanpa hambatan.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan para pedagang tetap memiliki tempat untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Selain relokasi PKL, Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti persoalan parkir liar, khususnya di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City.
Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas parkir resmi sehingga kendaraan pengunjung tidak menggunakan ruang jalan secara sembarangan.
Camat Kebayoran Lama Mustopa mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City untuk mencari solusi penyediaan lahan parkir.
“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” kata Mustopa.
Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya pasar tumpah pada malam hari, pihak kecamatan telah memasang pembatas di sepanjang tepi jalan. Langkah ini dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak semakin meluas hingga menggunakan badan jalan.
Persoalan lain yang turut dibahas dalam rapat tersebut adalah pengelolaan sampah di Kecamatan Kebayoran Lama.
Pramono menyetujui secara prinsip pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengolahan sampah di tingkat wilayah sebelum sampah dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
Pasalnya, timbulan sampah di Kecamatan Kebayoran Lama saat ini mencapai sekitar 244 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut masih dikirim ke Bantargebang.
“Tadi secara prinsip TPS3R yang diusulkan di Jalan Delman Elok disetujui, tetapi saya minta kepada Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan finalisasi, nanti segera dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup,” kata Pramono.
Dalam rapat yang sama, penanganan banjir juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
Sejumlah pekerjaan yang dibahas meliputi perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter dan pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta percepatan penanganan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan mengirim surat kepada Kementerian PUPR untuk ini segera bisa dilakukan perbaikan karena memang di lapangan sudah membutuhkan untuk dilakukan turap,” ujarnya.
Pemprov DKI juga membuka peluang memberikan dukungan apabila pemerintah pusat belum dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
Tak hanya itu, Pramono turut menyoroti kebutuhan pembangunan jembatan penyeberangan di Kali Pesanggrahan.
Selama ini, sebagian warga, termasuk pelajar, masih mengandalkan getek atau perahu kayu untuk menyeberangi sungai.
Keberadaan jembatan dinilai diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah mobilitas masyarakat. Terlebih, terdapat enam sekolah di kawasan sekitar yang aksesnya berkaitan dengan penyeberangan sungai tersebut.*
