SATUMEDIA.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan rutin yang dilakukan selama periode Juli-September 2026.
Pengawasan dilakukan terhadap produk kosmetik yang beredar melalui jalur daring maupun luring. Pemeriksaan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di berbagai daerah, termasuk pengawasan langsung di sarana peredaran dan penjualan melalui platform digital.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari 11 produk yang ditemukan, empat di antaranya merupakan kosmetik impor ilegal atau tidak memiliki nomor notifikasi BPOM.
Sementara itu, lima produk merupakan kosmetik hasil produksi berdasarkan kontrak, sedangkan dua lainnya merupakan kosmetik lokal yang juga tidak memiliki nomor notifikasi.
“Temuan ini menunjukkan masih adanya produk kosmetik yang beredar tanpa memenuhi ketentuan keamanan dan perizinan. Karena itu, pengawasan terus kami perkuat, baik terhadap produk yang dijual secara langsung maupun melalui platform daring,” ujar Taruna dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, seluruh produk tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang dalam kosmetik.
Sejumlah kandungan yang ditemukan meliputi merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3, dan pewarna merah K10.
BPOM mengingatkan, penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan apabila digunakan dalam produk kosmetik.
Merkuri, misalnya, dapat menyebabkan munculnya bintik hitam dan iritasi pada kulit hingga kerusakan ginjal. Adapun asam retinoat berisiko menimbulkan kulit kering, sensasi terbakar, serta gangguan perkembangan janin pada perempuan hamil karena memiliki sifat teratogenik.
Risiko kesehatan juga terdapat pada bahan lainnya. Mometason furoat dapat menyebabkan penipisan kulit atau atrofi kulit serta menekan fungsi sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA).
Sementara itu, pewarna merah K3 berpotensi menyebabkan mutasi genetik dan kanker berdasarkan hasil studi. Pewarna merah K10 juga diketahui memiliki potensi menyebabkan kanker serta mengganggu fungsi hati.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah menjatuhkan sejumlah tindakan administratif terhadap produk dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Langkah yang dilakukan antara lain pencabutan izin edar, penghentian sementara kegiatan (PSK), serta penghentian produksi, distribusi, dan impor produk terkait.
BPOM juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk toko ritel, bersama UPT di seluruh Indonesia. Penelusuran rantai produksi dan distribusi turut dilakukan untuk mengetahui sumber permasalahan sekaligus mencegah produk serupa kembali beredar.
Selain tindakan administratif, peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan terlarang juga dapat berujung pada sanksi pidana.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelanggar terancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar.
Taruna menegaskan, pengawasan kosmetik tidak hanya dilakukan sebelum produk mendapatkan izin edar. BPOM juga terus memantau produk yang sudah beredar melalui pemeriksaan fasilitas, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium.
Ia meminta seluruh pelaku usaha memastikan produk yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, serta mutu.
“Setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan kosmetik yang diproduksi maupun diedarkan memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tidak akan segan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Taruna.
Di sisi lain, masyarakat diminta lebih berhati-hati sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik. BPOM mengingatkan konsumen untuk menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.
Konsumen perlu memastikan kemasan produk masih dalam kondisi baik, informasi pada label tercantum secara jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, serta produk belum melewati masa kedaluwarsa.
Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan klaim hasil instan, janji berlebihan, produk yang tidak jelas asal-usulnya, maupun penawaran kosmetik dengan harga tidak wajar.
Apabila menemukan kosmetik yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan HALOBPOM 1500533 atau unit pengaduan konsumen BPOM di daerah.
BPOM berharap keterlibatan masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha dapat memperkuat pengawasan sehingga kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi ketentuan dan aman digunakan.*
