Dua Rekomendasi Kebijakan untuk ATR/BPN, Salah Satunya Menyangkut Program MBG

Dokumen rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).(Dok.Kementerian ATR/BPN).**

SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

Dua rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ATR/BPN dalam memperkuat perumusan hingga implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dokumen rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ossy mengatakan, berbagai masukan yang diterima akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut.

Menurut dia, rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya terkait urusan pertanahan dan tata ruang.

“Seluruh masukan ini akan kami sampaikan kepada Menteri dan jajaran untuk dikaji. Kami memandang rekomendasi tersebut sebagai bahan yang bermanfaat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang,” kata Ossy seusai menerima dokumen rekomendasi.

Adapun dua rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ossy menilai, rekomendasi yang disusun Kemenko Kumham Imipas merupakan langkah positif untuk memastikan setiap kebijakan kementerian dan lembaga tetap memperhatikan landasan hukum serta prinsip-prinsip HAM.

Dia berharap, masukan tersebut dapat membantu ATR/BPN menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Rekomendasi tersebut dirancang berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat alternatif solusi yang memungkinkan untuk dijalankan bersama.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh ketebalan dokumen maupun banyaknya pertemuan yang dilakukan selama proses penyusunannya.

Menurut Yusril, tolok ukur utama dari rekomendasi tersebut adalah sejauh mana instansi penerima mampu menggunakannya untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan menyelesaikan persoalan yang ada.

“Harapan kami, rekomendasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Kualitasnya bukan ditentukan oleh panjang dokumen atau jumlah rapat, melainkan dari kemampuan instansi penerima menghasilkan keputusan yang lebih baik serta mengurangi persoalan yang selama ini dihadapi” ujar Yusril.*

Pos terkait