SATUMEDIA.ID – Kebijakan pembebasan dan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah turut mendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.
Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar. Capaian tersebut didukung kebijakan 132 kabupaten/kota di 26 provinsi yang memberikan keringanan BPHTB kepada masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan, kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya.
Menurut Uunk, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat selama proses pendaftaran tanah.
“Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia merinci, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya menerapkan pengurangan BPHTB.
BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kewenangan pemungutan pajak ini berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.
Pembayarannya dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang telah ditentukan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk menegaskan, dukungan pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Selain membantu mempercepat pendaftaran tanah, kebijakan itu juga diharapkan mendorong masyarakat segera mendaftarkan aset tanahnya agar memiliki kepastian hukum.
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan pembebasan maupun pengurangan BPHTB. Uunk berharap semakin banyak daerah mengikuti langkah serupa.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” tutur dia.*





