Cegah Mafia Tanah dan Penyalahgunaan Wewenang, ATR/BPN Perkuat Pengawasan Internal

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Wahyu Widada.(Dok.Kementerian ATR/BPN).**

SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal untuk mencegah praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.

Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pencegahan, identifikasi risiko, serta perbaikan tata kelola organisasi.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Wahyu Widada mengatakan, pengawasan internal tidak cukup hanya dilakukan untuk menemukan kesalahan setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan juga harus mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal agar penyimpangan dapat diantisipasi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wahyu, pengawasan yang mengutamakan pencegahan menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Melalui mekanisme tersebut, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan dapat mengenali risiko dalam pelaksanaan tugas, sekaligus menindaklanjutinya dengan langkah perbaikan yang terukur.

Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN provinsi dan pegawai Kementerian ATR/BPN agar senantiasa menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menegaskan, profesionalisme aparatur harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Praktik percaloan, penyalahgunaan jabatan, hingga intervensi yang tidak sesuai aturan harus menjadi hal yang tidak boleh ditoleransi.

Penguatan pengawasan, lanjut Wahyu, perlu berjalan beriringan dengan komitmen seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi etika dan integritas.

Dengan demikian, sistem kerja di lingkungan ATR/BPN dapat semakin profesional dan akuntabel. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan.

Wahyu juga mengingatkan bahwa keberhasilan institusi tidak semata-mata diukur dari kemampuan individu, melainkan dari pencapaian tujuan bersama yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dia menekankan, seluruh jajaran ATR/BPN harus memastikan pelayanan pertanahan mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Menurut dia, masyarakat harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dari setiap upaya pembenahan dan peningkatan kinerja kementerian.*

Pos terkait