Hashim Bicara Perlindungan Hutan di COP31, WALHI Ungkap 13 Taman Nasional Terbakar

Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. (Dok.Kemenhut).**

SATUMEDIA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.

WALHI menilai sejumlah komitmen yang disampaikan Hashim dalam forum tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Mulai dari janji tidak membuka hutan untuk pertanian, perlindungan kawasan konservasi dan satwa langka, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Salah satu pernyataan Hashim yang menjadi sorotan adalah ajakan agar COP31 dikenang melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji. Namun, menurut WALHI, komitmen tersebut justru berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah di dalam negeri.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional Dana Tarigan mencontohkan pernyataan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka peluang pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rencana tersebut berkaitan dengan target penyediaan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare perkebunan tebu untuk mendukung program E50.

“Komitmen untuk tidak membuka hutan yang disampaikan di forum internasional menjadi kontradiktif ketika pemerintah di dalam negeri justru mempertimbangkan pemanfaatan lahan bekas terbakar untuk proyek strategis. Kebijakan semacam ini berpotensi memberikan insentif bagi praktik pembakaran lahan,” ujar Dana dalam keterangan pers dikutip Selasa (17/11/2026).

Menurut WALHI, penyebab karhutla juga tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan fenomena El Nino. Organisasi lingkungan tersebut mencatat sekitar 74.000 titik panas dan titik api tersebar di 30 provinsi selama Agustus-Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.576 titik tercatat berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

WALHI juga mengaku telah melaporkan 372 perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla. Selain itu, pemantauan organisasi tersebut menemukan 446 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terhubung dengan proyek karbon selama periode 1 Januari-14 September 2026.

Sorotan juga diarahkan pada proyek pemerintah di Tanah Papua. Sepanjang Januari-Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di wilayah tersebut. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri dari 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di perkebunan tebu atau energy estate.

Khusus di Merauke, terdapat 674 titik panas selama Januari-Agustus 2026 di klaster food estate yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.

Dana menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap proyek-proyeknya sendiri sebelum menyalahkan faktor alam sebagai penyebab kebakaran.

Ia juga mempertanyakan rencana pemulihan lahan terbakar apabila pada saat bersamaan kawasan tersebut masih dipertimbangkan untuk kepentingan proyek pembangunan.

“Ketika ratusan titik panas ditemukan di kawasan food estate yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait, pemerintah seharusnya menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu prioritas pemeriksaan. Negara tidak bisa menjalankan peran pemadam sekaligus membiarkan kebijakan yang berpotensi memicu kebakaran,” kata Dana.

Kritik berikutnya menyangkut komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi dan satwa langka.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan, Hashim dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta meningkatkan investasi konservasi untuk melindungi orangutan, gajah, dan harimau Sumatera.

Namun, data indikatif WALHI menunjukkan terdapat 13 taman nasional yang mengalami kebakaran selama Januari-September 2026. Total luas kawasan yang terbakar diperkirakan mencapai 83.315 hektare.

Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke menjadi kawasan dengan luas kebakaran terbesar, yakni 24.544 hektare.

Selanjutnya, kebakaran tercatat di Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Taman Nasional Lorentz 12.545 hektare, dan Taman Nasional Tanjung Puting 11.608 hektare.

Kondisi tersebut dinilai mengancam habitat satwa yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat orangutan, sedangkan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi rumah bagi gajah dan harimau Sumatera mengalami kebakaran seluas 6.960 hektare.

Uli menilai perlindungan kawasan konservasi tidak cukup dilakukan melalui penambahan luas taman nasional. Pemerintah juga harus memastikan kawasan tersebut terlindungi dari ancaman kebakaran yang berasal dari aktivitas di sekitarnya.

“Komitmen konservasi tidak akan berarti apabila kawasan habitat satwa justru terus terbakar. Pemerintah harus memastikan tidak ada pembiaran terhadap kebakaran yang merambat dari wilayah konsesi maupun proyek pembangunan ke kawasan konservasi,” ujar Uli.

Pembentukan Badan Gambut Dinilai Belum Cukup

WALHI turut mempertanyakan pernyataan Hashim mengenai pembentukan badan nasional yang secara khusus menangani pengelolaan gambut dan mangrove di bawah Presiden.

Pasalnya, pemerintah sebelumnya membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024. Badan baru kemudian dibentuk setelah Indonesia kembali menghadapi kebakaran besar pada 2026.

Menurut WALHI, persoalan kerusakan gambut tidak akan terselesaikan apabila penanganannya hanya menyasar kawasan di luar konsesi. Sebab, sebagian besar kawasan gambut yang terbakar berada di wilayah berizin.

Karena itu, WALHI meminta badan baru tersebut memiliki kewenangan untuk menjangkau seluruh kawasan gambut, baik yang berada di dalam maupun di luar konsesi.

Badan tersebut juga diharapkan memiliki mandat mengevaluasi perizinan dan memberikan rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

WALHI turut menyoroti penggunaan istilah pengelolaan dalam nama badan tersebut. Menurut mereka, penanganan gambut semestinya berorientasi pada pemulihan ekosistem, bukan sekadar pengelolaan kawasan yang berpotensi kembali dimanfaatkan untuk kepentingan usaha.

Uli mengingatkan, tanpa perubahan mendasar dalam kewenangan dan orientasi kebijakan, badan baru tersebut berisiko mengulang persoalan yang pernah dihadapi BRGM.

Tanggung Jawab Korporasi Dinilai Diabaikan

Selain persoalan kawasan konservasi, WALHI mengkritik narasi pemerintah mengenai peningkatan jumlah personel pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Dalam pidatonya, Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga telah dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pemerintah juga disebut meningkatkan jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 orang.

Namun, WALHI menilai kebijakan tersebut belum menyentuh persoalan utama karena tidak disertai penegasan mengenai tanggung jawab korporasi yang memiliki konsesi lahan.

Uli mengatakan, berdasarkan temuan WALHI, titik panas justru banyak ditemukan di kawasan berizin. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya memperkuat personel pemadam, tetapi juga memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai hukum.

Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat, mulai dari anak-anak yang terpapar asap hingga warga yang menghadapi persoalan hukum ketika melakukan aktivitas di kawasan hutan.

Pada sektor kelautan, WALHI menilai komitmen perlindungan karbon biru yang disampaikan Hashim juga perlu dibuktikan melalui kebijakan konkret.

Hashim sebelumnya menyinggung potensi karbon biru yang tersimpan di ekosistem mangrove dan padang lamun, termasuk komitmen melindungi 30 persen wilayah laut untuk kepentingan masyarakat pesisir.

Namun, WALHI mencatat sekitar 750.000 hektare dari total 3,44 juta hektare mangrove di Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan atau hilang. Di sisi lain, pemerintah disebut telah menyiapkan pengembangan pasar karbon biru.

WALHI mendukung tuntutan agar negara-negara maju memenuhi target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG). Akan tetapi, pendanaan tersebut dinilai harus diposisikan sebagai kewajiban negara maju yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi global, bukan sebagai transaksi perdagangan karbon.

WALHI menolak pendekatan pendanaan yang terlalu mengandalkan penetapan harga karbon. Skema perdagangan karbon dikhawatirkan justru memberikan ruang bagi negara maju dan perusahaan pencemar untuk terus menghasilkan emisi dengan membeli kredit karbon.

Organisasi tersebut juga meminta pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Sebagai gambaran, dari dana pembayaran berbasis hasil atau result-based payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar 103,78 juta dollar AS, WALHI mencatat baru sekitar Rp 500 miliar yang tersalurkan hingga Juli 2026.

WALHI juga menyoroti penyaluran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang disebut mengalir kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di wilayah adat masyarakat Marind di Merauke.

Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI mendesak pemerintah melakukan pembenahan kebijakan iklim di dalam negeri, bukan hanya menyampaikan komitmen dalam forum internasional.

Dana Tarigan meminta pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam COP31 menghentikan pendekatan yang menjadikan pasar dan keuntungan sebagai landasan utama penyusunan kebijakan iklim.

WALHI mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat, serta dukungan terhadap Belém Action Mechanism.

Selain itu, pemerintah diminta memasukkan emisi akibat kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.

WALHI juga mendesak agar pendanaan iklim disalurkan dalam bentuk hibah yang dapat diakses langsung oleh komunitas penjaga lingkungan.

Di sektor energi, pemerintah diminta memperbaiki target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menyertakan peta jalan pengurangan penggunaan batu bara, termasuk pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive.

Menurut Dana, keberhasilan komitmen iklim Indonesia seharusnya diukur dari perubahan kebijakan dan tindakan nyata dalam melindungi lingkungan, bukan sebatas pernyataan di panggung internasional.*

Pos terkait