WALHI Sentil Menlu soal Karhutla Disebut Selesai: Faktanya Api Masih Membara

Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, terus diintensifkan. Pada Minggu (18/10/2026), operasi pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing telah dilakukan sebanyak 26 kali.(Dok.Kemenhut RI).**

SATUMEDIA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membantah pernyataan Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah selesai.

WALHI menilai pemerintah terlalu cepat menyimpulkan penanganan karhutla berhasil hanya karena intensitas kebakaran dan kabut asap mulai menurun. Faktanya, kebakaran masih ditemukan di sejumlah daerah dan dampaknya belum berakhir bagi masyarakat.

Pernyataan Armanatha tersebut disampaikan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Dia mengaitkan berakhirnya karhutla dengan tingginya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Namun, data lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Analisis spasial WALHI selama periode 1-8 November 2026 masih mencatat 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Papua Selatan menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni 492 titik panas.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah hingga 14 November 2026. Luas area yang ditangani mencapai 254,89 hektare.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mengatakan, masih adanya titik panas dan aktivitas pemadaman menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum benar-benar tuntas.

“Omong kosong jika pemerintah mengatakan karhutla sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi karhutla sampai sekarang masih terjadi. Bahkan ketika Menlu bilang karhutla sudah selesai, di saat yang sama, BNPB masih melakukan pemadaman di Kalteng,” ujar Umi dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (18/11/2026).

Menurut Umi, persoalan karhutla tidak bisa dinilai hanya berdasarkan kondisi udara atau keberadaan titik api. Sebab, masyarakat masih menghadapi berbagai konsekuensi setelah kebakaran, mulai dari kehilangan penghasilan hingga gangguan kesehatan.

Di sektor ekonomi, kebakaran menyebabkan sejumlah lahan pertanian dan perkebunan milik warga rusak. Akibatnya, masyarakat kehilangan lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Dampak lainnya terlihat pada sektor kesehatan. Paparan asap masih menyisakan ancaman penyakit pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Risiko tersebut semakin besar bagi warga yang memiliki penyakit penyerta, seperti tuberkulosis (TBC).

WALHI juga menyoroti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karhutla. Kebakaran tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga menyebabkan kematian satwa liar serta merusak kawasan gambut.

Kerusakan ekosistem tersebut membuat kemampuan alam menyerap dan menyimpan karbon semakin berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperparah krisis iklim dan meningkatkan ancaman bencana ekologis, seperti cuaca ekstrem, gagal panen, dan krisis air.

“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon,” tutur Umi.

Lebih jauh, WALHI menilai upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla masih belum optimal. Penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan dinilai belum memberikan efek jera. Pengawasan terhadap kawasan yang memiliki potensi kebakaran juga dianggap belum berjalan efektif.

Situasi tersebut, menurut WALHI, terlihat dari kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Papua. Warga masih harus menghadapi kebakaran dan kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan penanganan yang memadai.

Tak hanya persoalan pemadaman, WALHI juga mengingatkan potensi munculnya persoalan baru setelah kawasan terbakar. Salah satunya adalah kemungkinan pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan rencana pemerintah mengembangkan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Program tersebut membutuhkan pasokan komoditas sawit dalam jumlah besar.

WALHI menilai, tanpa pengawasan dan perlindungan lingkungan yang ketat, kebutuhan bahan baku biodiesel berisiko mendorong ekspansi perkebunan sawit ke kawasan hutan maupun lahan bekas terbakar.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan bahwa kebijakan ketahanan energi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemulihan kawasan terdampak karhutla juga harus menjadi bagian penting dari penanganan pascakebakaran.

Umi menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla semestinya tidak hanya dilihat dari padamnya api atau berkurangnya kabut asap.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pemulihan hak, kerugian mereka ditangani, pelaku pelanggaran diproses hukum, serta ekosistem yang rusak diperbaiki.

“Selama dampak karhutla masih ditanggung masyarakat dan kerusakan ekologis terus berlangsung, maka karhutla belum bisa dinyatakan selesai,” tutup Umi.*

Pos terkait